Biografi BJ Habibie Lengkap | Kumpulan Sejarah


103
103 points
Biografi BJ Habibie Lengkap | Kumpulan Sejarah

Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936; usia 81 tahun) adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Dia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari kepresidenannya pada 21 Mei 1998. Posisinya digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR dalam hasil pemilu 1999. Dia menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie adalah Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Saat ini nama tersebut diabadikan sebagai nama salah satu universitas di Gorontalo, menggantikan namanya Universitas Negeri Gorontalo.

Habibie adalah anak keempat dari delapan bersaudara, Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang bekerja sebagai ahli pertanian berasal dari kelompok etnis Gorontalo dan memiliki keturunan Bugis, sedangkan ibunya adalah orang Jawa. RA Tuti Marini Puspowardojo adalah putra seorang dokter spesialis mata di Yogya, dan ayahnya, Puspowardjojo, menjabat sebagai pemilik sekolah.

B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada 12 Mei 1962, dan dikaruniai dua putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie.

Habibie bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah maskapai penerbangan yang berbasis di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karirnya sebagai wakil presiden teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan presiden Soeharto.

Dia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi dari 1978 hingga Maret 1998. Sebelum menjabat sebagai Presiden (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), B.J. Habibie adalah Wakil Presiden (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998) di Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto. Dia diangkat sebagai ketua umum ICMI (Asosiasi Cendekiawan Muslim Indonesia), selama masa jabatannya sebagai menteri.

Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie Lengkap, Biografi BJ Habibie Lengkap, Biografi BJ Habibi, Biografi Presiden Indonesia, Biografi Prof. Dr. Jusuf Habibie, Biografi Prof. Jusuf Habibie, Biografi Prof. BJ Habibie, Biografi Presiden BJ Habibie, Biografi Prof. H. BJ Habibi, Presiden BJ Habibie, Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie Lengkap

Habibie mewarisi kekacauan negara setelah pengunduran diri Soeharto di era Orde Baru, yang menyebabkan kerusuhan yang merajalela dan integrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah mendapatkan kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk kabinet. Salah satu tugas penting adalah mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan tahanan politik dan mengurangi kontrol atas kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Dalam era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan yang kuat bagi Indonesia, pada saat lahirnya Undang-Undang Anti-Monopoli atau UU Persaingan Sehat, amandemen UU Partai Politik dan yang paling penting adalah Otonomi Daerah Hukum. Melalui penerapan undang-undang otonomi daerah, kekacauan disintegrasi yang diwarisi dari era Orde Baru berhasil ditekan dan akhirnya diselesaikan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa adanya undang-undang otonomi daerah Indonesia pasti akan mengalami nasib yang sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie Lengkap, Biografi BJ Habibie Lengkap, Biografi BJ Habibi, Biografi Presiden Indonesia, Biografi Prof. Dr. Jusuf Habibie, Biografi Prof. Jusuf Habibie, Biografi Prof. BJ Habibie, Biografi Presiden BJ Habibie, Biografi Prof. H. BJ Habibi, Presiden BJ Habibie, Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie Lengkap

Janji B.J. Habibie sebagai Presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi rakyat Indonesia. Pihak pro menganggap penunjukan Habibie sebagai konstitusional. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "jika Presiden meninggal, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai ia kedaluwarsa". Sedangkan pihak counter menganggap pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "sebelum presiden berkuasa, presiden harus mengambil sumpah atau janji di hadapan MPR atau DPR".

Langkah yang diambil BJ Habibie dalam politik adalah:

• Berikan kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka sehingga muncul partai politik baru, yaitu sebanyak 48 partai politik

• Membebaskan tahanan politik (tahanan politik) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang dipenjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dihukum karena diduga memicu kerusuhan di Medan pada tahun 1994)

• Mencabut larangan pendirian serikat pekerja independen

• Menetapkan tiga hukum demokrasi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Posisi DPR / MPR

• Menetapkan 12 Keputusan MPR dan 4 ketentuan yang mencerminkan jawaban atas tuntutan reformasi, yaitu:

1. Ketuk MPR No. VIII / MPR / 1998, tentang pencabutan Tap No. IV / MPR / 1983 tentang Referendum

2. Ketuk MPR No. XVIII / MPR / 1998, tentang pencabutan Keputusan MPR No. II / MPR / 1978 tentang Pancasila sebagai satu prinsip tunggal

3. Ketuk MPR No. XII / MPR / 1998, tentang pencabutan Keputusan MPR No. V / MPR / 1978 tentang mandat Presiden dari MPR untuk memiliki hak dan kebijakan di luar batas undang-undang.

4. Ketuk MPR No. XIII / MPR / 1998, tentang batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua periode.

12 ketentuan MPR meliputi:

1. Ketuk MPR No. X / MPR / 1998, tentang poin utama reformasi pembangunan dalam konteks menyelamatkan dan menormalkan kehidupan nasional sebagai arahan negara.

2. Ketuk MPR No. XI / MPR / 1998, tentang implementasi negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

3. Ketuk MPR No. XIII / MPR / 1998, tentang batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia

Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie Lengkap, Biografi BJ Habibie Lengkap, Biografi BJ Habibi, Biografi Presiden Indonesia, Biografi Prof. Dr. Jusuf Habibie, Biografi Prof. Jusuf Habibie, Biografi Prof. BJ Habibie, Biografi Presiden BJ Habibie, Biografi Prof. H. BJ Habibi, Presiden BJ Habibie, Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie Lengkap

4. Ketuk MPR No. XV / MPR / 1998, tentang implementasi otonomi daerah

5. Keputusan MPR No. XVI / MPR / 1998, tentang politik ekonomi dalam konteks demokrasi ekonomi

6. Keputusan MPR No. XVII / MPR / 1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

7. Ketuk MPR No. VII / MPR / 1998, tentang perubahan dan penambahan Keputusan MPR No. I / MPR / 1998 tentang peraturan dan ketentuan MPR

8. Keputusan MPR No. XIV / MPR / 1998, tentang Pemilihan Umum

9. Ketuk MPR No. III / V / MPR / 1998, tentang referendum

10. Ketuk MPR No. IX / MPR / 1998, tentang GBHN

11. Ketuk MPR No. XII / MPR / 1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden / mandat MPR dalam rangka mensukseskan dan menjaga pembangunan nasional sebagai implementasi dari Pancasila

12. Ketuk MPR No. XVIII / MPR / 1998, tentang pencabutan Pedoman Hidup dan Berlatih Pancasila (P4)

Di bidang ekonomi, ia berhasil memangkas nilai tukar rupiah terhadap dolar, masih di kisaran Rp 10.000 – Rp 15.000. Tetapi pada akhir masa pemerintahannya, terutama setelah tanggung jawab MPR ditolak, nilai tukar rupiah meroket ke level Rp. Nilai 6.500 per dolar AS yang tidak akan pernah tercapai lagi di era pemerintahan berikutnya. Selain itu, ia juga mulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus pada perekonomian. Untuk mengatasi krisis moneter dan meningkatkan perekonomian Indonesia, BJ Habibie mengambil langkah-langkah berikut:

• Restrukturisasi dan rekapitulasi bank melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelolaan Aset Negara

• Likuidasi beberapa bank bermasalah

• Tingkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00

• Membentuk lembaga pemantau dan menyelesaikan masalah utang luar negeri

• Melaksanakan reformasi ekonomi yang dibutuhkan oleh IMF

• Meratifikasi UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

• Meratifikasi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia buat saat menjabat sebagai Presiden adalah untuk mengizinkan referendum mengenai provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste). Dia mengusulkan hal yang cukup mengejutkan bagi masyarakat pada saat itu, yaitu mengadakan pemilihan umum untuk orang Timor Timur untuk memilih kemerdekaan atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Selama masa kepresidenannya, Timor Timur melarikan diri negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara berdaulat yang terpisah pada 30 Agustus 1999.

Kasus inilah yang mendorong oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie untuk mendorongnya lebih rendah. Upaya ini akhirnya berhasil Sesi Umum 1999dia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawaban ditolak oleh MPR.

Pandangan pemerintah Habibie di era awal reformasi cenderung negatif, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, banyak yang menilai pemerintah Habibie secara positif. Satu pandangan positif diungkapkan oleh L. Misbah Hidayat dalam bukunya Reformasi Administratif: Studi Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden.

"Visi, misi dan kepemimpinan presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi tidak lepas dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diukur. Jadi tidak mengherankan bahwa setiap kebijakan yang diambil terkadang membuat orang kaget dan tidak mengerti. Beberapa orang bahkan menganggap Habibie bersifat apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan Habibie dapat dipahami mengingat latar belakang pendidikannya sebagai dokter dalam pembangunan pesawat terbang. Mengenai semangat demokratisasi, Habibie telah membuat perubahan dengan membentuk pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi disertai dengan penegakan hukum dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam mengelola kegiatan kabinet harian, Habibie membuat perubahan besar. Dia meningkatkan koordinasi dan menghilangkan egoisme sektarian antar departemen. Selain itu, sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam menghadapi masalah nasional. Untuk mengatasi masalah ekonomi, misalnya, ia menunjuk pengusaha sebagai utusan khusus. Dan pengusaha itu sendiri menanggung biayanya. Tugas ini sangat penting, karena salah satu kelemahan pemerintah adalah tidak menjelaskan situasi nyata Indonesia kepada masyarakat internasional. Sementara itu, pers, terutama pers asing, sepertinya hanya memaparkan berita negatif tentang Indonesia sehingga tidak berimbang dalam pemberitaan. "

Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, ia lebih suka tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Namun, ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawasi proses demokratisasi di Indonesia melalui organisasi yang ia dirikan di Habibie Center.


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *