Biografi Gus Dur (Biografi Abdurrahman Wahid)


102
102 points
Biografi Gus Dur (Biografi Abdurrahman Wahid)
poker online

Biografi Abdurrahman Wahid. (HC) KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 – meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009 pada usia 69 tahun) adalah seorang pemimpin Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden BJ Habibie setelah terpilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai hasil dari pemilihan 1999. Administrasi pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sesi Khusus MPR pada 2001. Tepatnya pada 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Nasional (PKB).

Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke 8 dari kalender Islam pada tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur, dari Wahid Hasyim dan Solichah. Ada kepercayaan bahwa ia dilahirkan pada tanggal 4 Agustus, tetapi kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia dilahirkan pada larangan 4 Sya # 1359 Hijriah, sama dengan 7 September 1940.

Ia dilahirkan dengan nama Abdurrahman Addakhil. "Addakhil"berarti" Sang Penakluk ". Kata" Addakhil "tidak dikenal dan dinamai" Wahid ", dan belakangan lebih dikenal sebagai panggilan Gus Dur." Gus "adalah pemujaan khas pesantren kepada anak kiai yang berarti" saudara "atau" mas "

Biografi Gud Dur, Abdurrahman Wahid Biografi, Biografi Presiden Indonesia, Biografi Lengkap Gus Dur, Biografi Lengkap Abdurrahman Wahid, Biografi Lengkap Presiden Indonesia, Koleksi Biografi Presiden, Koleksi Biografi Wakil Presiden, Sejarah Negara, Sejarah Kabupaten dan Kota Lengkap

Kredit: Wikipedia Gambar: Biografi Gus Dur

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid dilahirkan dalam keluarga yang sangat terhormat di komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah guru pertama pesantren yang mengajar kelas-kelas untuk wanita. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama pada tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudara-saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lily Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan memiliki empat putri: Alisa, Yenny, Anita, dan Inayah.

Gus Dur secara terbuka menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengklaim bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan saudara laki-laki Tan A Lok, Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak.

Tan A Lok dan Tan Eng Hwa adalah anak-anak dari Putri Campa, seorang putri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian dari seorang peneliti Perancis, Louis-Charles Damais diidentifikasi sebagai Sheikh Abdul Qodir Al-Shini yang menemukan makamnya di Trowulan.

Pada 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih sebagai Ketua pertama Dewan Indonesia Partai Syuro Muslimin (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang pada saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Gus Dur pindah ke Jakarta dan ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk KRIS sekolah dasar sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajari membaca buku, majalah, dan surat kabar non-Muslim oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta bersama keluarganya meskipun ayahnya belum menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada bulan April 1953, ayah Wahid meninggal karena kecelakaan mobil.

Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia memasuki sekolah menengah pertama. Pada tahun itu, dia tidak naik kelas. Ibunya kemudian mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya dengan Alquran ke KH. Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di sekolah menengah pertama. Pada tahun 1957, setelah lulus dari sekolah menengah pertama, Gus Dur pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pondok Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai siswa berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pondok Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sambil melanjutkan pendidikannya sendiri, Gus Dur Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kemudian sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga bekerja sebagai jurnalis majalah seperti Majalah Horizon dan Budaya Jaya.

Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar Studi Islam di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Dia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun dia mahir dalam bahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh universitas bahwa dia harus mengambil kelas perbaikan sebelum belajar Islam dan Arab. Karena dia tidak dapat memberikan bukti bahwa dia memiliki keterampilan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas perbaikan.

Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964; dia suka menonton film-film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Persatuan Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas perbaikan bahasa Arabnya. Ketika ia memulai studinya dalam Islam dan Arab pada tahun 1965, Gus Dur kecewa; dia telah belajar banyak materi yang diberikan dan menolak metode pembelajaran yang digunakan oleh Universitas.

Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Ketika dia bekerja, Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor Jenderal Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya untuk memberantas komunisme dilakukan. Sebagai bagian dari upaya ini, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk menyelidiki mahasiswa dan melaporkan posisi politik mereka. Perintah ini diberikan kepada Wahid, yang ditugaskan untuk menulis laporan.

Wahid gagal di Mesir. Dia tidak setuju dengan metode pendidikan dan pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu. Pada tahun 1966, ia diberi tahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan sarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Gus Dur pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun awalnya dia lalai, Gus Dur dengan cepat belajar. Wahid juga melanjutkan keterlibatannya dalam Ikatan Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad pada tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa bahwa pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Dari Belanda, Gus Dur pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1971.

Gus Dur kembali ke Jakarta dengan harapan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill di Kanada. Dia membuat dirinya sibuk dengan bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Informasi Ekonomi dan Sosial (LP3ES), sebuah organisasi yang terdiri dari para intelektual Muslim progresif dan demokrat sosial. LP3ES mendirikan majalah Prisma dan Gusdur untuk menjadi salah satu kontributor utama majalah itu. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES, Gusdur juga melakukan tur keliling pondok pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada waktu itu, pesantren berusaha keras untuk mendapatkan dana dari pemerintah dengan mengadopsi kurikulum pemerintah. Gusdur prihatin dengan kondisi ini karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin memudar karena perubahan-perubahan ini. |Biografi Gud Dur, Biografi Abdurrahman Wahid, Biografi Presiden Republik Indonesia, Biografi Lengkap Gus Dur, Lengkap biografi Abdurrahman Wahid, Biografi Presiden Indonesia Lengkap, Koleksi Biografi Presiden, Koleksi Biografi Wakil Presiden, Sejarah Negara, Sejarah Lengkap Kabupaten dan Kota | Gusdur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang dilihatnya. Pada saat yang sama ketika mereka membujuk pesantren untuk mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Gusdur memilih untuk membatalkan studi di luar negeri dan lebih suka mengembangkan sekolah asrama.

Abdurrahman Wahid melanjutkan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah dan surat kabar. Artikelnya diterima dengan baik dan dia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia menerima banyak undangan untuk memberikan ceramah dan seminar, membuatnya harus bolak-balik antara Jakarta dan Jombang, tempat Gusdur tinggal bersama keluarganya.

Meskipun memiliki karir yang sukses pada saat itu, Gusdur masih menemukan kesulitan untuk hidup hanya dari satu sumber pendapatan dan dia bekerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual kacang tanah dan mengirimkan es. Pada 1974 Gusdur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pondok Pesantren Tambakberas dan segera mengembangkan reputasi yang baik. Satu tahun kemudian, Gus Dur menambahkan karyanya dengan menjadi guru Kitab Hikam.

Pada 1977, Gusdur bergabung dengan Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam dan Universitas menginginkan Gusdur untuk mengajar mata pelajaran tambahan seperti hukum Islam dan misiologi. Tetapi kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari beberapa universitas.

Latar belakang keluarga Wahid langsung berarti. Dia akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini bertentangan dengan aspirasi Gus Dur untuk menjadi intelektual publik dan ia dua kali menolak tawaran untuk bergabung Dewan Penasihat Agama NU. Namun, Wahid akhirnya bergabung dengan Dewan setelah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya tawaran ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasihat Agama, Wahid memimpin dirinya sendiri sebagai seorang reformator NU.

Pada saat itu, Gus Dur juga mendapatkan pengalaman politik pertamanya. Dalam pemilihan legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah Partai Islam yang dibentuk sebagai hasil bersama dari 4 partai Islam termasuk NU. Wahid mengatakan bahwa pemerintah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang-orang seperti dia. Namun, Gus Dur selalu berhasil melarikan diri karena ia memiliki hubungan dengan orang-orang penting seperti Jenderal Benny Moerdani.

Saat itu, banyak orang melihat NU sebagai organisasi yang mandek. Setelah berdiskusi, Dewan Penasihat Agama akhirnya membentuk Tim Tujuh (termasuk Wahid) untuk menangani masalah reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi meliputi perubahan kepemimpinan. Pada 2 Mei 1982, pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid dan meminta agar dia mengundurkan diri. Idham, yang telah memandu NU di era peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto awalnya menentang, tetapi akhirnya mundur karena tekanan. Pada tanggal 6 Mei 1982, Gus Dur mendengar pilihan Idham untuk turun dan menemuinya, kemudian ia mengatakan bahwa permintaan untuk mundur itu tidak konstitusional. Dengan banding Wahid, Idham membatalkan kemundurannya dan Wahid bersama dengan Tujuh Tim dapat menegosiasikan kesepakatan antara Idham dan orang yang meminta penolakannya.

Pada tahun 1983, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke 4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Gus Dur adalah bagian dari kelompok yang bertugas mempersiapkan tanggapan NU terhadap masalah ini. Gus Dur berkonsultasi bacaan seperti Quran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Untuk menghidupkan kembali NU, Wahid juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan agar NU bisa fokus pada masalah sosial daripada terhambat karena terlibat dalam politik.

Reformasi Wahid membuatnya sangat populer di NU. Pada saat Konferensi Nasional 1984, banyak orang mulai menyatakan keinginan mereka untuk mencalonkan Wahid sebagai ketua baru NU. Wahid menerima nominasi ini dengan syarat bahwa ia memiliki otoritas penuh untuk memilih administrator yang akan bekerja di bawahnya. Wahid terpilih sebagai Ketua Dewan Eksekutif Ulama Nahdlatul pada Konferensi Nasional. Namun, persyaratan untuk dapat memilih sendiri manajer di bawah ini tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Konferensi Nasional, daftar anggota Wahid sedang dibahas oleh para pejabat senior NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idham Chalid. Gus Dur sebelumnya telah memberikan daftar kepada Komite Konferensi Nasional yang akan diumumkan hari itu juga. Namun, Komite Konferensi Nasional, yang bertentangan dengan Idham, mengumumkan daftar yang sama sekali berbeda untuk para peserta Konferensi Nasional.

Pemilihan Gus Dur dilihat secara positif oleh Suharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Wahid atas Pancasila bersama dengan citra moderatnya membuatnya disukai oleh pejabat pemerintah. Pada 1985, Suharto menjadikan Gus Dur sebagai indoktrinator Pancasila. Pada tahun 1987, Gus Dur Wahid menunjukkan dukungan lebih lanjut untuk rezim dengan mengkritik PPP dalam pemilihan legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar Suharto. Dia kemudian menjadi anggota MPR yang mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Gus Dur mengkritik pemerintah untuk proyek Dam Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia. Ini mengecilkan hubungan Wahid dengan pemerintah, tetapi pada saat itu Soeharto masih menerima dukungan politik dari NU.

Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus pada reformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga dapat menyaingi sekolah sekuler. Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok studi di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan forum bagi orang-orang yang berpikiran sama di NU untuk membahas dan memberikan interpretasi teks-teks Muslim. Gus Dur juga menghadapi kritik bahwa ia berharap untuk mengubah salam Muslim "assalamualaikum" menjadi salam sekuler "selamat pagi".

Wahid terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Konferensi Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto, yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim atas dukungan mereka. Pada bulan Desember 1990, Asosiasi Intelektual Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk menarik intelektual intelektual. Organisasi ini didukung oleh Suharto, diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie dan ada intelektual Muslim seperti Amien Rais dan Nurcholish Madjid sebagai anggota. Pada 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur untuk bergabung. Gus Dur menolak karena dia pikir ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat Soeharto tetap kuat. Pada 1991 Wahid melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, sebuah organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas agama dan sosial. Organisasi ini dihitung oleh pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi menjelang pemilihan legislatif 1992.

Pada bulan Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan General Conference untuk merayakan ulang tahun ke-66 NU dan mengulangi pernyataan dukungan NU untuk Pancasila. Wahid merencanakan acara tersebut untuk dihadiri oleh setidaknya satu juta anggota NU. Namun, Soeharto memblokir acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Namun, acara tersebut dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah peristiwa itu, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto yang menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan untuk menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran. Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide-ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi perselisihan. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong dialog antaragama dan bahkan menerima undangan untuk mengunjungi Israel pada Oktober 1994.

Menjelang Konferensi Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar ini, Suharto ingin agar Gus Dur tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum Majelis Umum, pendukung Soeharto, suka Habibie dan Harmoko berkampanye menentang pemilihan ulang Gus Dur. Ketika pertemuan nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi. Ada juga upaya untuk menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama periode ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati, yang menggunakan nama ayahnya, sangat populer dan berencana untuk terus menekan rezim Soeharto. Wahid menyarankan Megawati untuk berhati-hati dan menolak untuk terpilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Megawati mengabaikannya dan harus membayar mahal ketika pada bulan Juli 1996 markas PDI diambil alih oleh pendukung Ketua PDI yang didukung pemerintah, Soerjadi.


Melihat apa yang terjadi pada Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mengundurkan diri secara politis dengan mendukung pemerintah. Pada bulan November 1996, Wahid dan Suharto bertemu untuk pertama kalinya sejak pemilihan ulang Gus Dur sebagai ketua NU dan beberapa bulan kemudian mengikuti pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 mencoba memblokir Gus Dur & # 39; pemilihan ulang. Pada saat yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi agar tetap terbuka dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, seorang anggota ICMI yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Juli 1997 adalah awal dari Krisis Keuangan Asia. Suharto mulai kehilangan kendali atas situasi. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien, tetapi ia menderita stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Gus Dur melihat situasi terus memburuk dengan terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam siswa di Universitas Trisakti. Pada 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Suharto. Suharto memberikan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Kesembilan pemimpin itu menolak bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur memiliki sikap yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta para demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya. Ini tidak disukai oleh Amien, yang paling kritis terhadap oposisi Suharto saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.

Salah satu dampak jatuhnya Suharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya ada tiga partai politik: Golkar, PPP dan PDI. Dengan jatuhnya Suharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional Amien (PAN) dan Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI-P) Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur untuk membentuk partai politik baru. Dia tidak segera menerapkan gagasan itu. Tetapi pada Juli 1998, Gus Dur mulai merespons gagasan itu karena mendirikan partai politik adalah satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasihat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua partai. Meskipun partai didominasi oleh anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai itu terbuka untuk semua orang.

Pada November 1998, pada sebuah pertemuan di Ciganjur, Gus Dur, bersama dengan Megawati, Amien, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur kandidat untuk pemilihan presiden.

Pada Juni 1999, partai PKB berpartisipasi dalam arena pemilihan legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden di Sidang Umum MPR. Namun, PDI-P tidak memiliki kursi mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada bulan Juli, Amien Rais membentuk Sumbu Tengah, sebuah koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai mencalonkan Gus Dur sebagai kandidat ketiga dalam pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI-P mulai berubah.

Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia menarik diri dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR berkumpul kembali dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sementara Megawati hanya 313 suara.

Tidak senang bahwa kandidat mereka gagal memenangkan pemilihan, para pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur berhasil meyakinkan Megawati untuk berpartisipasi. Pada 21 Oktober 1999, Megawati berpartisipasi dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.

Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang mencakup anggota dari berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga hadir di kabinet. Gus Dur kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintah. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Informasi, senjata utama rezim Suharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Kementerian Sosial yang korup.

Pada bulan November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok.

Setelah satu bulan di Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Koordinator Penanggulangan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Ada dugaan bahwa pengunduran dirinya adalah karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi ketika ia masih di Amerika Serikat. Beberapa curiga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz adalah karena ketidaksenangannya dengan pendekatan Gus Dur ke Israel. Biografi Gud Dur, Biografi Abdurrahman Wahid, Biografi Presiden Republik Indonesia, Biografi Lengkap Gus Dur, Lengkap biografi Abdurrahman Wahid, Biografi Presiden Indonesia Lengkap, Koleksi Biografi Presiden, Koleksi Biografi Wakil Presiden, Sejarah Negara, Sejarah Distrik dan Kota Lengkap

Rencana Abdurrahman adalah memberikan Aceh referendum. Tetapi referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lunak ke Aceh dengan mengurangi jumlah personil militer di negara Serambi Mekah. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Gus Dur berhasil meyakinkan para pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

2000

Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan berkunjung Arab Saudi dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Pada bulan Februari, Wahid melakukan perjalanan ke luar negeri ke orang Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Prancis, Belanda, Jerman dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Pada bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanannya ke Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melalui Mexico City dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang dan Prancis dengan Iran, Pakistan dan Mesir sebagai tambahan baru ke daftar negara-negara yang ia kunjungi.

Ketika Gus Dur melakukan perjalanan ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jenderal Wiranto untuk mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai penghambat rencana reformasi militer dan juga karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur terhadap Wiranto.

Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur untuk tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian berubah pikiran dan memintanya untuk mundur. Pada April 2000, Gus Dur dipecat Menteri Negara Industri dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti kuat. Ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P.

Dia juga mencoba membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan kepada kelompok Muslim Indonesia. Masalah ini diangkat dalam pidatonya oleh Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina pada tahun 2000. Masalah lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur di Shimon Peres Foundation. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak akurat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.

Dalam upaya mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, Agus Wirahadikusumah, yang ia tunjuk sebagai Komandan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, sebuah yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk menghapus Agus & # 39; posisi. Gus Dur mengikuti tekanan ini, tetapi berencana untuk menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Para pejabat TNI menanggapi dengan mengancam akan pensiun, sehingga Gus Dur harus mematuhi tekanan.

Hubungan Gus Dur dengan TNI memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu umat Islam dalam konflik dengan orang-orang Kristen. Wahid meminta TNI untuk menghentikan tindakan Laskar Jihad, tetapi mereka masih berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai dengan senjata TNI.

Ada juga dua skandal di tahun 2000, sebuah skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Logistik (Bulog) melaporkan bahwa $ 4 juta hilang dari persediaan tunai Bulog. Pemijat pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengumpulkan uang. Meskipun uang itu berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada saat yang sama, Gus Dur juga dituduh menghemat $ 2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan kontribusi dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal menghitung dana. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.

Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid seperti Megawati, Akbar dan Amien masih mendukungnya meski berbagai skandal dan pencabutan menteri. Selama Sesi Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidatonya, Gus Dur menyadari kelemahannya sebagai seorang pemimpin dan menyatakan bahwa ia akan mewakili beberapa tugas. Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima penugasan tersebut. Pada awalnya MPR berencana untuk mengimplementasikan proposal ini sebagai TAP MPR, tetapi Keputusan Presiden dianggap cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman itu ditunda. Megawati menunjukkan ketidaksukaannya dengan tidak menghadiri pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil dan mencakup lebih banyak non-partisan. Tidak ada anggota Golkar di kabinet baru Gus Dur.

Pada bulan September, Gus Dur mengumumkan darurat militer di Maluku karena kondisinya semakin memburuk. Pada saat itu menjadi semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI dan mungkin juga didanai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Suharto. Pada bulan yang sama, bendera Bintang Kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur mengizinkan bendera Bintang Kejora dinaikkan selama masih di bawah bendera Indonesia. Dia dikritik oleh Megawati dan Akbar untuk ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lain di seluruh Indonesia. http://juraganseliti.blogspot.com/2018/09/biografi-gus-dur.html

Pada akhir tahun 2000, ada banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaan adalah Amien. Dia menyatakan kekecewaannya dalam mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk meregangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang menyerukan impeachment Gus Dur.

2001 dan akhir kekuasaan

Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina adalah hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan surat-surat berbahasa Mandarin. Gus Dur kemudian mengunjungi Afrika Utara dan Arab Saudi untuk haji. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.

Pada pertemuan dengan kanselir universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia memasuki anarkisme. Dia kemudian mengusulkan pembubaran DPR jika ini terjadi. Pertemuan ditambahkan ke gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan catatan terhadap Gus Dur. Catatan itu berisi diadakannya Sesi Khusus MPR di mana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa keluar sebagai tanggapan atas hal ini. Catatan ini juga menimbulkan protes di kalangan NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor daerah Golkar. Di Jakarta, penolakan Gus Dur menuduhnya mendorong protes. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, para demonstran NU terus menunjukkan dukungan mereka untuk Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk membela Gus Dur sebagai presiden sampai mati.

Pada bulan Maret, Gus Dur berusaha membalas dendam terhadap oposisi dengan menentang pembangkang di kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda dengan Presiden, menentang dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus.

Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.

Sebelum Sidang Khusus MPR, anggota PKB setuju untuk tidak hadir sebagai lambang solidaritas. Namun, Matori Abdul Djalil, ketua PKB, bersikeras hadir karena ia adalah Wakil Ketua MPR. Dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro, Gus Dur menjatuhkan posisi Matori sebagai Ketua PKB pada tanggal 15 Agustus 2001 dan melarangnya ikut serta dalam aktivitas partai sebelum mencabut keanggotaan Matori pada bulan November. Pada tanggal 14 Januari 2002, Matori mengadakan Munas Khusus yang dihadiri oleh pendukungnya di PKB. Munas tersebut memilihnya kembali sebagai ketua PKB. Gus Dur membalasnya dengan mengadakan Munasnya sendiri pada tanggal 17 Januari, sehari setelah Munas Matori selesai Musyawarah Nasional memilih kembali Gus Dur sebagai Ketua Dewan Penasihat dan Alwi Shihab sebagai Ketua PKB. PKB Gus Dur lebih dikenal sebagai PKB Kuningan sementara PKB Matori dikenal sebagai PKB Batutulis.

Pemilihan umum 2004

Pada April 2004, PKB berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, memperoleh 10.6% suara. Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004, di mana rakyat akan memilih secara langsung, PKB memilih Wahid sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis sehingga Komisi Pemilihan Umum menolak memasukannya sebagai kandidat. Gus Dur lalu mendukung Solahuddin yang merupakan pasangan dari Wiranto. Pada 5 Juli 2004, Wiranto dan Solahuddin kalah dalam pemilu. Untuk pemilihan kedua antara pasangan Yudhoyono-Kalla dengan Megawati-Muzadi, Gus Dur menyatakan golput.

Oposisi terhadap pemerintahan SBY

Pada Agustus 2005, Gus Dur menjadi salah satu pemimpin koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Bersama dengan Try Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati, koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terutama mengenai pencabutan subsidi BBM yang akan menyebabkan naiknya harga BBM.

Wahid menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat orang anak: Alissa Qotrunnada, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari. Yenny juga aktif berpolitik di Partai Kebangkitan Bangsa dan saat ini adalah direktur The Wahid Institute.

Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Ia menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan stroke. Diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut, yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat ia harus menjalani hemodialisis (cuci darah) rutin. Menurut Salahuddin Wahid adiknya, Gus Dur wafat akibat sumbatan pada arteri. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur.

daftar sbobet

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *