Biografi Soeharto Lengkap | Kumpulan Sejarah


101
101 points
Biografi Soeharto Lengkap | Kumpulan Sejarah

Jenderal TNI (Purn.) HM Soeharto, (O Jawa: Suharta; Jawa Latin: Suharta; Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ) (ER, EYD: Suharto) (lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921 – meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada usia 86 tahun) adalah Presiden Indonesia kedua yang menjabat dari tahun 1967 hingga 1998, menggantikan Soekarno. Secara internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering disebut sebagai "Jenderal Tersenyum" yang populer (Bahasa Indonesia: "Jenderal Tersenyum") karena ekspresinya yang selalu tersenyum.

Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer selama pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September 1965, Suharto menyatakan hal itu PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menghancurkannya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 orang.

Suharto kemudian mengambil alih kekuasaan Soekarno, dan secara resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia terpilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada 21 Mei tahun itu, setelah Mei kerusuhan 1998 dan pendudukan gedung DPR / MPR oleh ribuan siswa. Dia adalah orang terpanjang yang melayani sebagai presiden Indonesia. Suharto digantikan oleh B.J. Habibie.

Warisan Suharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa pemerintahannya, yang disebut Orde Baru, Suharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Suharto juga dianggap membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korup dengan US $ 15 miliar hingga US $ 35 miliar. Upaya untuk mencoba Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita penyakit yang berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.

Pada 8 Juni 1921, Suharto lahir oleh ibunya, bernama Sukirah di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Distrik Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu oleh seorang dukun beranak bernama Mbah Kromodiryo yang juga merupakan adik dari kakek Sukirah, Mbah Kertoirono.

Dalam otobiografinya, My Thoughts, Speeches and Actions disusun G. Dwipayana, Sukirah digambarkan oleh Soeharto sebagai seorang ibu muda yang kesulitan memikirkan masalah rumah tangga. Namun, banyak catatan dalam buku sejarah Soeharto lainnya yang banyak menyebut Sukirah mengalami masalah mental yang sangat sulit. Sebelum Suharto (lahir 8 Juni 1921) berusia 40 hari, Sukirah harus menghadapi perceraian perceraiannya, Kertosudiro.

Kertosudiro, seorang ulu-ulu miskin (pengatur irigasi) yang kemudian menjadi ayah Soeharto, tidak berperan banyak dalam kehidupan Soeharto. Bahkan, banyak pengamat Soeharto, seperti R.E. Elson, beberapa penulis biografi dan orang-orang yang dekat dengannya, termasuk mantan Menteri Informasi yang dekat dengan Soeharto, Mashuri, percaya bahwa Kertosudiro bukan ayah biologis Soeharto. Pada tahun 1974, berita menghebohkan dari majalah gosip 'POP' muncul dengan liputan yang mengungkapkan kisah lama yang beredar bahwa Soeharto adalah putra dari Padmodipuro, seorang bangsawan dari jenis Hamengkubowono II. Suharto yang berusia 6 tahun kecil dibuang ke desa dan dirawat oleh Kertosudiro. Ini kemudian sangat dibantah oleh Soeharto. Dengan setengah amarahnya, Soeharto mengadakan konferensi pers di Bina Graha bahwa peliputan tentang asal usul anak bangsawannya bisa menjadi perjalanan subversif. Soeharto dengan caranya sendiri ingin mengesankan bahwa ia adalah anak desa.

Kurangnya kejelasan tentang asal usul Suharto secara silsilah masih belum terpecahkan. Namun, dari semua itu, bayi Soeharto ada di dunia dengan kondisi keluarga yang tidak menguntungkan. Sukirah lelaki yang tertekan dan bahagia yang pernah dipenjara ditemukan hampir mati di suatu tempat karena dia memaksa dirinya untuk berpuasa (tidak makan dan minum selama 40 hari) di tempat tersembunyi, dan kehilangan itu pernah membuat panik penduduk desa Kemusuk sehingga penduduk mencari dia. Sadar akan kondisi Sukirah yang buruk, keluarga Sukirah akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan adik perempuan Suharto. Kertosudiro.

Sukirah menikah lagi dengan Pramono dan dikaruniai tujuh anak, termasuk putra keduanya, Probosutedjo.

Suharto menikah Raden Ayu Siti Hartinah, anak dari KRMT Soemoharyomo. Soemoharyomo adalah seorang Wedana di Solo. Kolonel Letnan Perkawinan (Letnan Kolonel) Soeharto dengan Siti Hartinah (kemudian dikenal sebagai Tien Soeharto) diadakan pada tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Saat itu, usia Soeharto 26 tahun, sedangkan Siti Hartinah 24 tahun. Pasangan ini dikaruniai enam putra dan putri, yaitu Siti Hardiyanti Hastuti (Tutut), Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Harijadi (Titiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek).

Soeharto tidak seperti anak-anak desa lainnya yang harus bekerja di ladang. Di usia yang sangat muda, ia dididik oleh Kertosudiro. Tidak ada berita tentang periode Soeharto di Sekolah Rakyat (di tingkat dasar). Kesan Soeharto di sekolah dasar hanya dalam ingatannya tentang kerbau. Dunia Soeharto hanya berkutat dengan merumput, jauh dari cerita anak-anak yang diperoleh dari buku-buku yang sering dibaca oleh anak-anak sekolah dasar. Ini berbeda misalnya dengan kisah Sukarno ketika dia masih di sekolah dasar yang banyak bercerita tentang masa sekolahnya dan apa yang dia baca, serta Hatta dan Sjahrir yang telah akrab dengan Karl May sejak kecil atau cerita dari Charles Dickens novel.

Seiring bertambahnya usia, Soeharto tinggal bersama kakeknya, Mbah Atmosudiro, ayah dari ibunya. Soeharto bersekolah ketika ia berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Awalnya bersekolah di sekolah dasar di desa Puluhan, Godean. Kemudian, pindah ke SD Pedes (Yogyakarta) karena ibu dan ayah tirinya, Pramono, pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Kertosudiro kemudian memindahkan Suharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto dipercayakan ke rumah bibinya yang menikah dengan seorang petani bernama Prawirowihardjo. Soeharto diterima sebagai putra tertua dan diperlakukan sama dengan putra dan putri Prawirowihardjo. Suharto kemudian dikirim ke sekolah dan mempelajari semua mata pelajaran, terutama berhitung. Ia juga menerima pendidikan agama yang kuat dari keluarga bibinya.

Kegemaran pertanian tumbuh selama masa tinggal Soeharto di Wuryantoro. Di bawah bimbingan pamannya, seorang petani paman, Soeharto mulai memahami dan mengejar pertanian. Sepulang sekolah, Soeharto belajar membaca di studio bersama teman-temannya, dan bahkan melakukannya sepanjang malam. Dia juga aktif dalam membina Hizbul Wathan dan mulai mengenali para pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro dari sebuah surat kabar yang mencapai desa. Setelah lulus dari Sekolah Menengah (SR) selama empat tahun, Soeharto dikirim ke sekolah oleh orang tuanya ke sekolah menengah di Wonogiri. Setelah usia 14, Soeharto tinggal di rumah Hardjowijono. Hardjowijono adalah teman ayahnya yang adalah pensiunan karyawan kereta api. Hardjowijono juga seorang pengikut setia Kiai Darjatmo, seorang tokoh agama terkemuka di Wonogiri pada waktu itu.

Karena sering diundang, Soeharto sering membantu Kiai Darjatmo untuk meresepkan obat tradisional untuk mengobati orang sakit. Suharto kembali ke desa asalnya, Kemusuk, untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Muhammadiyah (SMP) di Yogyakarta. Itu dilakukan karena di sekolah siswa dapat memakai sarung tangan dan tanpa memakai sepatu.

Setelah lulus SMP, Soeharto sebenarnya ingin melanjutkan ke SMA. Apa daya, ayah dan keluarga lain tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi. Soeharto berusaha mencari pekerjaan di sana-sini, tetapi gagal. Dia kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Di sana, ia diterima sebagai asisten juru tulis di Bank Desa (Volk-bank). Tidak lama kemudian, dia meminta berhenti.

Suatu hari pada tahun 1942, Suharto membaca pengumuman penerimaan anggota Koninklijk Nederlands Indisce Leger (KNIL). KNIL adalah tentara kerajaan Belanda. Dia mendaftar dan diterima sebagai tentara. Saat itu, ia hanya bertugas tujuh hari dengan pangkat sersan karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian kembali ke Dusun Kemusuk. Justru di sini, karier militernya dimulai.

Karier militer

Pada 1 Juni 1940, ia diterima sebagai siswa di sebuah sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah enam bulan pelatihan dasar, ia lulus sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ia terpilih sebagai model tentara di Sekolah Bintara, Gombong, dan secara resmi menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945.

Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda, KNIL. Ketika Perang Dunia II berkecamuk pada tahun 1942, ia dikirim ke Bandung untuk menjadi prajurit cadangan di Markas Besar Angkatan Darat selama seminggu. Setelah pangkat sersan tentara KNIL, ia kemudian menjadi komandan pleton, komandan kompi dalam militer yang disponsori Jepang yang dikenal sebagai tentara PETA, komandan resimen dengan pangkat utama, dan komandan batalion dengan pangkat letnan kolonel.

Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, ia tetap menjadi Komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel. Dia memimpin Brigade Garuda Mataram dalam penumpasan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi. Kemudian, ia diangkat sebagai Komandan Sektor APRIS (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Kota Makassar, yang ditugaskan mengamankan kota dari gangguan mantan KNIL / KL.

Pada tanggal 1 Maret 1949, ia berpartisipasi dalam serangan umum yang berhasil menduduki kota Yogyakarta selama enam jam. Inisiatif ini muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Panglima Besar Soedirman bahwa Brigade X yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota selama enam jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia masih di sana.

Pada usia sekitar 32 tahun, penugasannya dipindahkan ke Markas Besar Divisi dan diangkat sebagai Komandan Resimen Menteri Pertanian 15 dengan pangkat letnan kolonel (1 Maret 1953). Pada 3 Juni 1956, ia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Diponegoro dan Komandan Wilayah IV di Semarang. Dari Kepala Staf, ia diangkat sebagai pejabat Panglima Angkatan Darat dan Wilayah IV Diponegoro. Pada 1 Januari 1957, ia dipromosikan menjadi kolonel.

Seprai hitam juga mewarnai perjalanan militernya. Dia pernah dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Komandan Daerah Militer Diponegoro. Peristiwa pemecatan pada 17 Oktober 1959 adalah karena tindakannya diketahui menggunakan institusi militernya untuk meminta uang dari perusahaan di Jawa Tengah. Kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani[butuh rujukan]. Atas saran Jenderal Gatot Subroto pada saat itu, ia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung, Jawa Barat. Pada usia 38, ia menghadiri kursus C SSKAD (Staf dan Komando Sekolah) di Bandung dan pangkatnya dinaikkan menjadi brigadir jenderal pada 1 Januari 1960. Kemudian, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada usia 39.

Pada 1 Oktober 1961, jabatan rangkapnya sebagai Komandan Korps I Angkatan Darat Caduad (Cadangan Umum AD) yang telah diambilnya pada usia 40 tahun meningkat dengan jabatan barunya sebagai Panglima Kohanudad (Komando Pertahanan AD). Pada 1961, ia juga mendapat pekerjaan sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Beograd, Paris (Prancis), dan Bonn (Jerman). Pada usia 41, pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal besar (1 Januari 1962) dan menjadi Komandan Komando Mandala untuk Pembebasan Irian Barat dan sekaligus sebagai Wakil Daerah Indonesia Timur di Makassar. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Suharto, yang telah dipromosikan menjadi mayor jenderal, ditarik ke markas ABRI oleh Jenderal A.H. Nasution. Pada pertengahan 1962, Suharto diangkat sebagai Komandan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) hingga 1965.

Sekitar setahun kemudian, tepatnya, 2 Januari 1962, Brigadir Jenderal Soeharto diangkat menjadi Komandan Komando Mandala untuk Pembebasan Irian Barat. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Menteri Komandan Angkatan Darat dan segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi massanya. Setelah diangkat sebagai Komandan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada 1 Mei 1963, ia membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk mengkompensasi gerakan yang berkecamuk pada 1 Oktober 1965. Dua hari kemudian, tepatnya 3 Oktober 1965, Mayor Jenderal Suharto diangkat menjadi Komandan Kopkamtib. Posisi ini memberi otoritas besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku gerakan ini.

Pangkat

Kopral (1/12/1940)

Sersan (5/10/1945)

Letda

Letnan Satu

Kapten

Utama

Letnan Kolonel (1/3/1953)

Kolonel (1/1/1957)

Penjara. Jenderal

Mayor Jenderal

Letnan Jendral

Umum

Jenderal Umum

Bangkitlah menuju kekuasaan

Ketidakberpihakan sebagian atau semua artikel ini dipertentangkan. Diskusi terkait dapat ditemukan di halaman pembicaraan. Tolong jangan hapus templat pesan ini sampai persyaratan yang diperlukan untuk melakukannya terpenuhi.

Penggantian tampuk kepemimpinan pemerintah Indonesia.

Setelah insiden G30S, Mayjen Soeharto mulai memasuki kabinet. Pada 14 Oktober 1965, ia diangkat oleh Presiden Soekarno untuk melayani sebagai Menteri Komandan Angkatan Darat.

Pada pagi hari 1 Oktober 1965, beberapa pasukan pengawal Presiden, Tjakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri dan pasukan lainnya menculik dan membunuh enam jenderal. Pada kesempatan itu Jenderal A.H. Nasution, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, melarikan diri. Satu hal yang diselamatkan, yang bukan target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jenderal Suharto, meskipun itu menjadi pertanyaan apakah Suharto terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal sebagai gerakan. Beberapa sumber mengatakan bahwa pasukan Tjakrabirawa yang terlibat menyatakan bahwa mereka berusaha menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan "Hari ABRI", 5 Oktober 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal.

Peristiwa ini segera direspon oleh Mayor Jenderal Suharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah selama Orde Baru, terutama setelah mendapat kabar bahwa Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui. Ini sebenarnya didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa jika Komandan Angkatan Darat tidak dapat hadir, maka Komandan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat oleh penurunan Ordo yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan wewenang dan mandat kepada Suharto untuk mengambil semua langkah untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Keputusan yang diambil oleh Soeharto adalah untuk segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) meskipun ditentang oleh Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut (Gerakan 30 September). Tindakan ini, menurut pengamat internasional, dikatakan sebagai langkah untuk menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Sukarno dan pro-Komunis yang ditujukan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana kepemimpinannya terutama Komandan Angkatan Udara Laksamana Muda Omar Dhani yang dianggap pro-Sukarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan unsur-unsur komunis (PKI) menyebabkan tindakan mengutuk kematian anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500 ribu "tersangka komunis", sebagian besar warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia.

Suharto dikatakan telah menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar "operasi komunis" di Indonesia dan telah menyerahkan 5.000 nama kepada militer Indonesia. Pernah Huang, mantan anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan pada tahun 1990 bahwa: "Itu adalah bantuan besar bagi Angkatan Bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya mungkin memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi itu tidak seburuk itu. Anda harus memukul keras pada waktu yang tepat. "Howard Fenderspiel, pakar Indonesia di Biro Intelijen dan Penelitian Departemen Luar Negeri pada tahun 1965:" Tidak ada yang peduli, asalkan mereka peduli. komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentang hal itu. " 1 Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia untuk membebaskan sumber daya di militer.

Setelah ditunjuk sebagai Menteri Komandan Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965, ia segera membubarkan PKI dan organisasi-organisasi massanya. Tepat pada 11 Maret 1966, ia menerima Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno melalui tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M Yusuf. Isi Supersemar adalah untuk memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden / Panglima Tertinggi / Panglima Tertinggi Revolusi untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan keamanan, ketenangan dan stabilitas dalam perjalanan pemerintahan dan kursus revolusi. Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Wakil Sekretaris Letjen Suharto membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang di Indonesia.

Karena situasi politik yang memburuk setelah G-30-S / PKI meletus, Sesi Khusus MPRS pada bulan Maret 1967, Soeharto yang telah menerima promosi sebagai jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966 diangkat sebagai pejabat presiden berdasarkan MPRS Keputusan No XXXIII / 1967 pada 22 Februari 1967. Sebagai pemegang Keputusan MPRS No XXX / 1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui Sesi Istimewa MPRS, pada 7 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden sampai pemilihan presiden oleh hasil MPR dari pemilihan umum.

Jenderal Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak oleh MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden berdasarkan hasil Sidang Umum MPRS (Ketuk MPRS No XLIV / MPRS / 1968) pada tanggal 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan / Keamanan. Pada 1 Juni 1968, Tua. Mulai sekarang istilah Orde Baru dikenal. Susunan kabinet yang diumumkan pada 10 Juni 1968 dinamai Kabinet Pembangunan "Rencana Pembangunan Lima Tahun" I. Pada 15 Juni 1968, Presiden Soeharto membentuk Tim Pakar Ekonomi Presiden yang terdiri dari Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Dr. Moh Sadli, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof. Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs Frans Seda, dan Drs Radius Prawiro.

Pada 3 Juli 1971, presiden menunjuk 100 anggota DPR dari Angkatan Bersenjata dan memberikan 9 kursi kepada perwakilan Provinsi Irian Barat untuk perwakilan dari Golkar. Setelah menggabungkan kekuatan partai politik, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden oleh Sidang Umum MPR (Ketuk MPR No. IX / MPR / 1973) pada 23 Maret 1973 untuk masa jabatan kedua. Saat ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menemaninya sebagai wakil presiden.

Pada usia 55 tahun, Suharto pensiun dari dinas militer (Keprres No 58 / ABRI / 1974). Prestasi puncak di dunia politik membantu melengkapi kisah hidupnya sebagai penguasa. Setelah mencapai posisi teratas di republik, peregangan kekuatannya mulai menunjukkan taringnya. Pada 20 Januari 1978, Presiden Soeharto melarang penerbitan tujuh surat kabar, yaitu Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi, dan Pos Sore. Beberapa dari mereka kemudian meminta maaf kepada Suharto.

Pada 22 Maret 1978, Suharto diangkat kembali oleh presiden untuk ketiga kalinya dan Adam Malik sebagai wakil presiden. Sesi Umum MPR 1 Maret 1983 memutuskan untuk memilih kembali Soeharto sebagai presiden dan Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden. Melalui Keputusan MPR No. V tahun 1983, MPR mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Pada 16 Maret 1983, Presiden Soeharto mengumumkan komposisi Kabinet Pembangunan IV yang terdiri dari 21 menteri, tiga menteri koordinator, delapan menteri muda, dan tiga pejabat tingkat menteri. Pada 1 Januari 1984, Presiden Soeharto mengisi formulir keanggotaan Golkar dan sejak itu ia secara resmi menjadi anggota Golkar.

Beberapa pengamat politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri mengatakan bahwa Suharto membersihkan parlemen dari komunis, menghapuskan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara-negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik.

Jenderal Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan membentuk dua badan intelijen: Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan apa yang disebut "musuh negara" dijatuhi hukuman mati (meskipun beberapa hukuman ditunda hingga 1990).

Diduga bahwa daftar tersangka komunis telah diserahkan Suharto oleh CIA. Selain itu, CIA melacak nama-nama dalam daftar ini ketika rezim Suharto mulai mencari mereka. Dukungan tak terucapkan dari Pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timor Timur, dan berlanjut sampai akhir 1990-an. Karena sumber daya alamnya yang kaya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai mitra dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan pada rezim Suharto. Ketika Suharto mengunjungi Washington pada tahun 1995, pejabat administrasi Clinton yang dikutip di New York Times mengatakan bahwa Suharto adalah "seseorang seperti kita" atau "kelompok kita".

Pada 12 Maret 1967, Suharto diangkat sebagai Penjabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968 ia secara resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun pertama. Dia langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar adalah partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga merupakan salah satu pendiri ASEAN.

Ekonomi Indonesia benar-benar kacau pada pertengahan 1960-an. Suharto kemudian meminta saran dari tim ekonom berpendidikan Barat, banyak di antaranya dikenal sebagai "mafia Berkeley". Tujuan jangka pendek dari pemerintahan baru adalah untuk mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, mendapatkan hutang luar negeri, dan mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini, keberhasilan mereka tidak dapat disangkal. Peran Sudjono Humardani sebagai asisten keuangan sangat penting dalam pencapaian ini.

Di bidang sosial-politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai asisten untuk masalah politik. Menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan partai politik melalui fusi dalam sistem partai.

Gambar Presiden Soeharto pada pecahan 50.000, salah satu dari sedikit uang yang menunjukkan sosok yang hidup

Roma, Italia, 14 November 1985. Musim dingin yang membekap Kota Roma pada waktu itu membantu menggigit tubuh setiap peserta dalam Konferensi ke-23 Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Tidak kurang dari 165 negara anggota mengirim perwakilan mereka ke acara yang menarik perhatian dunia terhadap Indonesia saat itu. Presiden Soeharto yang sukses mengantarkan Indonesia dari importir beras terbesar dunia menuju swasembada yang berbaris di podium untuk memberikan pidatonya. Dia menyerahkan bantuan satu juta ton beras kering (biji-bijian) dari petani untuk diberikan kepada orang-orang Afrika yang kelaparan.

"Jika pembangunan di sektor pangan dianggap berhasil, itu adalah karya raksasa seluruh bangsa Indonesia," kata Presiden Soeharto dalam pidatonya. Karena itu, FAO mengganjar keberhasilan dengan penghargaan khusus dalam bentuk medali emas pada 21 Juli 1986. Prestasi Suharto di bidang pertanian fantastis atau mengerikan. Indonesia merasakan swasembada besar mulai tahun 1984. Produksi besar tahun itu mencapai 25,8 juta ton. Padahal, data 1969 yang diproduksi oleh Indonesia hanya 12,2 juta ton. Hasilnya memaksa Indonesia untuk mengimpor beras minimal 2 juta ton.

Oleh karena itu, pada 10 Maret 1988, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden oleh MPR kelima. Posisi wakil presiden diserahkan kepada Sudharmono setelah bersaing dengan DR H J NARO Ketua Umum DPP PPP. Sekali lagi, mata dunia tertuju pada Soeharto. Karena keberhasilannya dalam mengimplementasikan program kependudukan dan keluarga berencana, Presiden Soeharto menerima sertifikat penghargaan individu di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 8 Juni 1989. "Peningkatan produksi pangan tidak berarti banyak jika populasi Peningkatannya di luar kendali, "kata Suharto.

Dia dianugerahi Penghargaan Populasi PBB, penghargaan PBB tertinggi di bidang populasi. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Javier de Cueller di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York bertepatan dengan ulang tahun ke-68 Soeharto pada 8 Juni 1989. Suharto semakin memandang ketika ia berhasil menegakkan martabat. orang Indonesia dalam pengaturan ekonomi Asia. Di ASEAN, ia dianggap telah berkontribusi dalam pengembangan organisasi regional ini sehingga diperhitungkan di dunia. "Tanpa kebaikan dan kehadiran Soeharto, kami akan menghabiskan sebagian besar produk domestik bruto di sektor pertahanan," kata Perdana Menteri Australia Paul Keating pada saat itu. Paul Keating menyebut Suharto "ayah".

Dalam bukunya, Suharto; Biografi Politik, Robert Edward Elson menulis, "Suharto adalah tokoh yang sangat penting selama abad kedua puluh di Asia." Dua Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon dan Ronald Reagan juga memuji terobosan Suharto. Namun, Soeharto mengaku sebagai anak petani dengan nilai-nilai biasa yang tidak memiliki ambisi untuk mendominasi negara Indonesia dan mengambil alih kepentingan bangsa. "Saya di rumah, di antara istri dan anak-anak saya, saya merasa seperti orang biasa, hanya secara kebetulan dipercaya oleh rakyat untuk memimpin negara ini sebagai presiden," kata Suharto saat berpidato di Peringatan Hari Ibu ke-67 & # 39; Hari di Kabupaten Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada 22 Desember 1989.

Karena itu, pada 14 September 1991, Presiden Soeharto menolak permintaan Amerika Serikat untuk mendapatkan pangkalan militer di Indonesia setelah pindah dari Filipina. Suharto dipilih oleh MPR sebagai presiden untuk keenam kalinya pada 10 Maret 1993. Kali ini, Try Sutrisno sebagai wakil presiden. Setelah enam kali berturut-turut MPR diangkat sebagai presiden, Suharto mulai menyatakan bahwa ia tidak memiliki ambisi untuk menjadi presiden seumur hidup (12 Maret 1994). Selama kepemimpinannya periode ini, Presiden Soeharto memecat Prof. Dr. Satrio Budiharjo Joedono sebagai Menteri Perdagangan sebelum akhir masa jabatannya (6 Desember 1995).

SBOBET

Suharto, yang memulai masa pemerintahannya sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 dan menjadi presiden pada 27 Maret 1968, terus memegang posisi itu selama 31 tahun. Awalnya ada orang yang meramalkan bahwa Suharto akan menolak pencalonannya sebagai presiden untuk periode keenam pada tahun 1998 setelah istrinya meninggal pada 28 April 1996. Perkiraan itu ternyata salah. Ketika dia mencapai usia 75 tahun, dia tidak hanya bersedia untuk dicalonkan kembali tetapi diterima untuk diangkat kembali sebagai presiden untuk periode 1998-2003. Dia menerima penghargaan Bintang Lima atau Pangkat Umum Besar pada usia 76 (29 September 1997).

Pada 25 Juli 1996, Presiden Soeharto menerima PDI yang dipimpin oleh Soerjadi dan menolak kepemimpinan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dua hari kemudian terjadi insiden berdarah 27 Juli.

Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 juga melanda Indonesia. Bahkan, krisis juga menghantam sektor krisis ekonomi. Pada 8 Oktober 1997, Presiden meminta bantuan dari IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat sektor keuangan dan menyatakan badai pasti telah berlalu. Presiden meminta semua orang untuk tetap tabah dalam menghadapi gejolak krisis moneter (29 November 1997).

Di tengah krisis ekonomi yang parah dan perlawanan yang cukup tajam, pada 10 Maret 1998, MPR meratifikasi Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Kali ini, Prof. Ing BJ Habibie sebagai wakil presiden. Pada 17 Maret 1998, ia menyumbangkan semua gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kesediaan pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun dalam konteks krisis moneter.

Menghadapi tuntutan untuk mengundurkan diri, pada 1 Mei 1998, Suharto menyatakan bahwa reformasi akan disiapkan mulai tahun 2003. Ketika di Mesir pada 13 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri jika memang rakyat menginginkan dan tidak akan mempertahankan posisi mereka dengan kekuatan senjata. Sebelas menteri di bidang ekonomi dan industri (equin) Development VII Cabinet mengundurkan diri (20 Mei 1998). Krisis moneter dan ekonomi benar-benar merusak sistem kepemimpinannya. Akibatnya, Soeharto tidak dapat bertahan di puncak kepemimpinan negara.

Hanya 70 hari setelah diangkat kembali sebagai presiden untuk ketujuh kalinya, Soeharto terpaksa mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Tepat pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Soeharto mundur dari posisinya sebagai presiden. Layar televisi pada waktu itu menyiarkan secara langsung detik per detik proses pengunduran diri.

12-20 Mei 1998 adalah periode yang sangat panjang. Namun, pada masa itu kekuatannya semakin terkikis oleh berbagai aksi dan peristiwa. Aksi mahasiswa tersebar di seluruh negeri. Ribuan siswa mengadakan aksi keprihatinan di berbagai tempat. Siswa Trisakti, Jakarta mengorganisir aksi mereka tidak jauh dari kampus mereka. Peserta aksi mulai meninggalkan halaman kampus dan memasuki jalan arteri dan berniat datang ke Gedung MPR / DPR yang sangat strategis. Pada sore hari tanggal 12 Mei 1998, ada siaran berita tentang kematian empat siswa Trisakti.

Sehari kemudian, pada 13 Mei 1998, mayat keempat siswa yang terbunuh dikirim ke rumah mereka. Siswa yang hadir menyanyikan lagu Bunga Bunga. Kematian siswa disiarkan secara luas melalui radio, televisi, dan laporan surat kabar. Kematian keempat siswa itu tampaknya merupakan ledakan dari peristiwa yang lebih besar. Kamis, 14 Mei 1998, ibu kota negara (Jakarta) dilanda kerusuhan kekerasan. Tanggal 15 Mei 1998, pesawat terbang yang membawa Presiden Soeharto dan pesawat terbang berangkat pukul 05.00 WIB di pangkalan udara utama TNI AU Halim Perdanakusuma dari kunjungan ke Kairo, Mesir untuk mengunjungi Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 15 (Grup 15 / G-15) .

Tanggal 16 Mei 1998, Presiden mengadakan serangkaian pertemuan termasuk berkonsultasi dengan unsur pimpinan DPR. Tanggal 17 Mei 1998, Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latief mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri. Tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa mendatangi Gedung MPR/DPR. Aksi tersebut berakhir seiring dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Mereka yang tewas adalah dua mahasiswa angkatan 1995 dan dua mahasiswa angkatan 1996. Angkatan 1995 terdiri dari Hery Hartanto (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin) dan Hafidhin Alifidin Royan (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin). Sedang, mahasiswa yang tewas angkatan 1996 adalah Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur) dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen) .

Soeharto membangun dan memperluas konsep "Jalan Tengah"-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoretis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen.

http://juragansejarah.blogspot.com/2018/08/biografi-soeharto-lengkap.html

Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Moertopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan.

Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.

Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Sehingga organisasi massa tak lebih dari wayang-wayang Orde Baru.

Biografi Soeharto Lengkap, Biografi H.M Soeharto, Biografi Ir. Soeharto, Biografi Presiden RI, Riwayat Soeharto Lengkap, Perjalanan Ir. Soeharto Lengkap, Riwayat Ir. Soeharto Lengkap, Kumpulan Biografi Presiden RI, Biografi Presiden Republik Indonesia Lengkap, Kumpulan Biografi Presiden

Kemudian pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru.

Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada di bawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Republik Tiongkok, dan Korea Selatan.

Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah "mayoritas tunggal" di mana Golkar dijadikan partai utama dan "mengebiri" dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.

Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat.

Presiden Soeharto dinilai memulai penekanan terhadap suku Tionghoa, melarang penggunaan tulisan Tionghoa tertulis di berbagai material tertulis, dan menutup organisasi Tionghoa karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis. Selain itu hak-hak politik etnis Tionghoa dibatasi dan agama Kong Hu Cu tidak diakui keberadaannya. Walaupun begitu, Soeharto terlibat persahabatan yang akrab dengan Lee Kuan Yew yang pernah manjadi Perdana Menteri Singapura yang beretnis Tionghoa.

Pada 1970 Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik.

Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam anaknya. Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam. http://juragansejarah.blogspot.com/2018/08/biografi-soeharto-lengkap.html

Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan "electoral college". dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan Amerika Serikat dan Australia, ia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni Portugal Timor Timur setelah Portugal mundur dan gerakan Fretilin memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur Sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tidakan Fretilin yang menurutnya mengundang campur tangan Uni Soviet. Kemudian pemerintahan pro integrasi dipasang oleh Indonesia meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia. Pada 15 Juli 1976 Timor Timur menjadi provinsi Timor Timur sampai wilayah tersebut dialihkan ke administrasi PBB pada 1999.

Soeharto dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Cohen pada tahun 1998.

Korupsi menjadi beban berat pada 1980-an. Pada 5 Mei 1980 sebuah kelompok yang kemudian lebih dikenal dengan nama Petisi 50 menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kelompok ini terdiri dari anggota militer, politisi, akademik, dan mahasiswa. Media Indonesia menekan beritanya dan pemerintah mecekal penandatangannya. Setelah pada 1984 kelompok ini menuduh bahwa Soeharto menciptakan negara satu partai, beberapa pemimpinnya dipenjarakan.

Catatan hak asasi manusia Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya.

Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 (peristiwa Sabtu Kelabu) yang dikenal sebagai "Peristiwa Kudatuli" (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).

Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan beberapa demonstrasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi.

Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia pada tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.

Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B. J. Habibie. http://juragansejarah.blogspot.com/2018/08/biografi-soeharto-lengkap.html

Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto. Namun, Michel Camdesus, Direktur IMF mengakui bahwa apa yang dilakukan IMF di Indonesia tidak lain sebagai katalisator jatuhnya Pemerintahan Soeharto. Sebagaimana dikutip New York Times, Camdesus menyatakan “we created the conditions that obliged President Soeharto Left his job".

Di Credentials Room, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Presiden Soeharto membacakan pidato yang terakhir kali, demikian: “ Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.

Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.

Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998. http://juragansejarah.blogspot.com/2018/08/biografi-soeharto-lengkap.html

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI. "

Sesaat kemudian, Presiden Soeharto menyerahkan pucuk pimpinan negeri kepada Prof. Dr. Ing. BJ Habibie. Setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie resmi memangku jabatan presiden ke-3 RI. Ucapan selamat datang mulai dari mantan Presiden Soeharto, pimpinan dan wakil-wakil pimpinan MPR/DPR, para menteri serta siapa saja yang turut dalam pengucapan sumpah jabatan presiden ketika itu.

Tak berselang terlalu lama, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto membacakan pernyataan sikap, demikian: pertama, memahami situasi yang berkembang dan aspirasi masyarakat, ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden RI serta berdasarkan konstutusi mendukung Wakil Presiden Bapak BJ Habibie sebagai Presiden RI. http://juragansejarah.blogspot.com/2018/08/biografi-soeharto-lengkap.html

Kedua, ABRI yang tetap kompak dan satu berharap dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kehendak pribadi Presiden Soeharto tersebut yang telah sesuai dengan konstitusi, yakni Pasal 8 UUD 1945.

Ketiga, dalam hal ini, ABRI akan tetap berperan aktif guna mencegah penyimpangan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Keempat, menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden/Mandataris MPR termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya.

Kelima, ABRI mengajak semua pihak agar bersikap tenang, mencegah terjadinya kerusuhan dan tindak kekerasan yang akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.

Kasus dugaan korupsi

Setelah Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar digelar pengusutan dan pengadilan atas mantan presiden yang bekuasa paling lama di Indonesia itu. Pada 1 September 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan adanya indikasi penggunaan uang yayasan di bawah pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Melalui Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada 6 September 1998, Soeharto muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kekayaan di luar negeri.

http://juragansejarah.blogspot.com/2018/08/biografi-soeharto-lengkap.html

Jaksa Agung AM Ghalib dan Menko Wasbang/PAN Hartarto menemuinya di Jalan Cendana (Jakarta) untuk mengklarifikasi penyataan tersebut (21 September 1998). Pada 21 November 1998, Fraksi Karya Pembangunan (FKP) mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai tahanan kota. Ini merupakan tindak awal pengusutan harta dan kekayaan Soeharto yang diduga berasal dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pada 3 Desember 1998, Presiden BJ Habibie menginstruksikan Jaksa Agung AM Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto. Pada 9 Desember 1998, Soeharto diperiksa tim Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Jakarta sehubungan dengan dana yayasan, program mobil nasional, kekayaan Soeharto di luar negeri, dan kasus Tapos. Majalah Time melansir berita tentang kekayaan Soeharto di luar negeri yang mencapai US$15 miliar (22 Mei 1999). Pada 27 Mei 1999, Soeharto menyerahkan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung AM Ghalib untuk menelisik kekayaannya di Swiss dan Austria, seperti diberitakan Majalah Time. Pada 2 Juni 1999, Soeharto mengadukan Majalah Time ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan memfitnah pada pemberitaannya. Soeharto menuntut ganti rugi sekitar 27 miliar dollar AS.

Soeharto memiliki dan mengetuai tujuh buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.

Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999.

Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.

Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006.

Sebagai presiden Indonesia selama lebih dari 30 tahun, Soeharto telah banyak memengaruhi sejarah Indonesia. Dengan pengambil alihan kekuasaan dari Soekarno, Soeharto dengan dukungan dari Amerika Serikat memberantas paham komunisme dan melarang pembentukan partai komunis. Dijadikannya Timor Timur sebagai provinsi ke-27 (saat itu) juga dilakukannya karena kekhawatirannya bahwa partai Fretilin (Frente Revolucinaria De Timor Leste Independente /partai yang berhaluan sosialis-komunis) akan berkuasa di sana bila dibiarkan merdeka.[Mei 2008] Hal ini telah mengakibatkan menelan ratusan ribu korban jiwa sipil.[Mei 2008] Sistem otoriter yang dijalankan Soeharto dalam masa pemerintahannya membuatnya populer dengan sebutan "Bapak", yang pada jangka panjangnya menyebabkan pengambilan keputusan-keputusan di DPR kala itu disebut secara konotatif oleh masyarakat Indonesia sebagai sistem "ABS" atau "Asal Bapak Senang".

Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Soeharto memulai kampanye Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan lingkungan hidup.

Dalam bidang pendidikan Soeharto mempelopori proyek Wajib Belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan sekolah anak Indonesia. Pada awalnya, proyek ini membebaskan murid pendidikan dasar dari uang sekolah (Sumbangan Pembiayaan Pendidikan) sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi Wajib Belajar 9 tahun.

Pada Tanggal 27 Januari 2008 Pukul 13.10 WIB, Soeharto meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Kemudian sekitar pukul 14.35, jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta. Ambulan yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal. Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak.

Di sepanjang jalan Tanjung dan Jalan Cendana ribuan masyarakat menyambut kedatangan iringan kendaraan yang membawa jenazah Pak Harto. Rangkaian kendaraan yang membawa jenazah mantan Presiden Soeharto memasuki Jalan Cendana, sekitar pukul 14.55, Minggu (27/1).

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (27/1). Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI Kedua Haji Muhammad Soeharto.

Minggu Sore pukul 16.00 WIB, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, lebih dulu melayat ke Cendana.

Jenazah mantan presiden Soeharto diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Cendana, Jakarta, Senin, 28 Januari 2008, pukul 07.30 WIB menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Selanjutnya jenazah akan diterbangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Solo pukul 10.00 WIB untuk kemudian dimakamkan di Astana Giri Bangun, Solo, Senin (28/1). Jenazah tiba di Astana Giri Bangun siang itu sebelum pukul 12.00 WIB. Almarhum diturunkan ke liang lahad pada pukul 12.15 WIB bersamaan dengan berkumandangnya azan zuhur. Almarhum sudah berada di liang lahat siang itu pukul 12.17 WIB. Upacara pemakaman Soeharto tersebut dipimpin oleh inspektur upacara Susilo Bambang Yudhoyono.

http://juragansejarah.blogspot.com/2018/08/biografi-soeharto-lengkap.html

daftar sbobet

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *