Demokrasi Liberal, Kala Pemerintahan Indonesia Dikepalai Perdana Menteri


129
129 points
Demokrasi Liberal, Kala Pemerintahan Indonesia Dikepalai Perdana Menteri

Artikel ini membahas demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia pada periode 1950 hingga 1959 termasuk pemahaman singkat tentang demokrasi liberal itu sendiri.

Tidak selalu pemerintah Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Bagaimana itu bisa terjadi? Di suatu negara, ada nama kepala pemerintahan dan juga nama kepala negara. Dan selama lebih dari 70 tahun, ada saat-saat ketika pemerintah Indonesia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri alih-alih seorang presiden. Kapan itu terjadi? Semua itu terjadi ketika Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan yang disebut demokrasi liberal. Kejadian ini terjadi pada periode 1950 hingga 1959.

Intermeso sebelum kita pindah ke level yang lebih serius. Hari ini, baik kepala pemerintahan dan kepala negara Indonesia dipegang oleh seorang Presiden. Mungkin karena dua posisi ditempati oleh satu orang yang sama, kami tidak memikirkan hal yang berbeda dan mempertanyakan apa bedanya. Baiklah saya jelaskan secara singkat, ya.

Kepala negara adalah orang yang mewakili negara baik domestik maupun internasional. Peran kepala negara lebih menjadi representasi negara yang dipimpinnya. Selain presiden, posisi kepala negara juga dapat ditempati oleh raja seperti di negara-negara monarki (Arab Saudi, Inggris).

Sedangkan kepala pemerintahan adalah posisi yang berfungsi untuk memimpin jalannya pemerintahan suatu negara. Di negara-negara dengan sistem parlementer, kepala pemerintahan biasanya dipegang oleh perdana menteri.

Kurang lebih perbedaannya. Ya, sekali pemerintah Indonesia dipimpin oleh seorang perdana menteri dan itulah yang akan kita bahas kali ini.

Demokrasi liberal dapat diartikan sebagai demokrasi yang didasarkan pada hak individu. Setiap warga negara (individu) dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini terlepas dari suku atau agama tempat asal individu tersebut.

Menurut Robert Dahl, ada dua konsep penting yang ada dalam demokrasi liberal. Dua konsep tersebut adalah kontestasi dan partisipasi. Kontestasi (debat, sanggahan) dapat diwujudkan dengan hak untuk membentuk partai dan kebebasan pers. Kebebasan untuk membentuk partai memungkinkan akomodasi aspirasi individu, yang sering berbeda dari satu orang ke orang lain. Perbedaan pandangan politik yang diakomodir adalah salah satu pemicu munculnya kontestasi. Selama masa demokrasi liberal, budaya kontestasi begitu kental sehingga perubahan dalam kabinet tampak begitu dinamis. Bagaimana tidak, ada 7 kabinet yang baru berkuasa dalam periode 9 tahun berlakunya demokrasi liberal.

Konsep partisipasi yang dimaksudkan oleh Dahl dapat diwujudkan dengan pemilihan. Pemilu yang diadakan juga harus diselenggarakan secara adil dan dapat diikuti oleh semua warga negara yang memiliki hak suara.

Ada karakteristik tertentu yang dimiliki oleh sistem demokrasi liberal. Inilah ciri-ciri demokrasi liberal yang harus Anda ketahui.

Partisipasi politik yang dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat

Dalam demokrasi liberal, semua individu dapat berpartisipasi dalam politik terlepas dari ras, agama, atau etnis mereka berasal. Partisipasi berbagai kelompok atau kelompok orang tercermin dalam keragaman partai yang berpartisipasi dalam pemilu 1955 (pemilu pertama Indonesia). Saat itu, pesertanya adalah peternak yang sangat beragam. Bukan hanya partai, bahkan ada orang yang ikut pemilu sebagai individu. Tercatat ada partai-partai seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Murba, Pasukan Komunis Muda (Acoma), hingga R. Soedjono Prawirosoedarso yang juga ikut memeriahkan pemilu 1955.

Voting melalui pemilihan umum dalam periode tertentu secara rahasia

Fitur selanjutnya adalah pemilihan yang diadakan secara rahasia dan dalam periode tertentu. Ini telah menjadi sesuatu yang penting dalam demokrasi liberal karena di sini pemilihan bertindak sebagai jalan yang diambil oleh peserta politik untuk menduduki kursi pemerintahan.

Kebebasan individu yang difasilitasi

Salah satu nilai dalam liberalisme adalah kebebasan individu. Tanpa kebebasan individu, kata liberal tidak pantas untuk ditanamkan dalam suatu sistem. Kebebasan satu individu dapat disalurkan satu arah dengan menerapkan kebebasan itu ke dalam afiliasi politik tertentu. Karena alasan ini, banyak pihak berdiri di era demokrasi liberal. Bahkan untuk partai-partai yang berdasarkan Islam, lebih dari 3 partai muncul, seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Gerakan Tarbiyah Indonesia. Ini bisa terjadi salah satunya karena pada dasarnya kebebasan individu harus dapat difasilitasi.

Pemerintah yang dapat membentuk undang-undang (hukum atau sejenisnya) sesuai dengan suara terbanyak di parlemen

Dalam sistem pemerintahan demokratis terpimpin, pemerintah dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri biasanya berasal dari partai mayoritas (pemenang pemilihan). Sekarang, selama demokrasi liberal ini ada banyak perubahan kebijakan. Sebenarnya bisa dimengerti melihat seringnya perubahan kabinet di era itu. Dalam rentang 9 tahun saja sudah ada 7 perubahan kabinet.

Kekuasaan pemerintah terbatas

Ciri berikutnya dari demokrasi liberal adalah kekuasaan pemerintah yang terbatas. Mengapa harus dibatasi? Salah satunya adalah agar tidak ada pemerintahan yang hanya dikendalikan oleh satu kelompok tertentu. Ini penting agar mekanisme tetap ada memeriksa dan menyeimbangkan yang berlaku di pemerintahan.

Tidak ada sistem yang sempurna. Ada kelebihan yang dimiliki oleh satu sistem dan pada saat yang sama, sistem tersebut juga memiliki kekurangan. Begitu juga dengan demokrasi liberal.

Keuntungan

Perbedaan pandangan yang terjadi di tingkat akar rumput dapat diakomodir karena semua dapat membentuk partainya sendiri.
Kekuasaan pemerintah terbatas dan lebih mudah dipantau.

Kekurangan

Terlalu banyak partai tidak selalu berarti baik untuk iklim politik.
Berkaca pada demokrasi liberal yang pernah diterapkan di Indonesia, partai dibuat lebih sibuk untuk mempertahankan kekuasaan sehingga kurang fokus membuat kebijakan. Namun, stabilitas itu penting.

Setelah reformasi 1998, Indonesia dipimpin oleh beberapa kabinet seperti Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu. Berbeda dengan nama kabinet pasca reformasi, kabinet yang memerintah Indonesia selama demokrasi liberal menggunakan nama Perdana Menteri sebagai nama kabinet.

Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Ini adalah kabinet pertama yang memerintah di era demokrasi liberal. Kabinet harus mengakhiri masa jabatannya setelah menerima suara tidak percaya diri. Saat memimpin kabinet, Natsir yang berasal dari Partai Masyumi mengeluarkan beberapa kebijakan. Selama kepemimpinannya, Indonesia terdaftar untuk menjadi anggota PBB. Selain itu, kebijakan ekonomi yang disebut Program Benteng juga diterbitkan. Program ini dimaksudkan untuk memungkinkan pengusaha lokal untuk muncul. Kabinet Natsir juga mengusahakan pemilihan diadakan meskipun pada akhirnya masa kepemimpinannya harus berakhir sebelum pemilihan berlangsung.

Kabinet Sukiman (27 April 1951 3 April 1952)

Masyumi berhasil menduduki kursi tertinggi di parlemen tiga kali dan membentuk kabinet. Kebinet Sukiman sebagai kabinet kedua yang memimpin Indonesia di era demokrasi liberal juga berasal dari Partai Masyumi. Beberapa kebijakan yang diprakarsai oleh kabinet Sukiman meliputi standarisasi upah minimum, penetapan peraturan serikat pekerja, dan Tunjangan Liburan (THR).

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Setelah dipimpin oleh Masyumi dua kali berturut-turut, Indonesia akhirnya dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Seperti kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga bersiap untuk pemilihan. Dan seperti kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga gagal mengadakan pemilihan karena harus menghadapi mosi tidak percaya.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

PNI kembali untuk memimpin kabinet di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo. Selama kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama yang berlangsung di Bandung. Selain itu, kabinet Ali Sastroamidjojo juga memicu Sistem Ekonomi Ali Baba. Program ini bertujuan untuk menciptakan pengusaha lokal melalui penyediaan pelatihan hingga pemberian kredit dan lisensi impor.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Burhanuddin Harahap yang berasal dari Masyumi adalah satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan karena suara tidak percaya oleh faksi-faksi partai yang ada. Kabinet Burhanuddin berhasil menyelenggarakan pemilihan dan kekuasaan harus diserahkan kepada pemenang pemilihan. Pemilu 1955 sendiri dimenangkan oleh PNI.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Sebagai pemenang pemilu, PNI memiliki hak untuk membentuk kabinet untuk menjalankan pemerintahan. Ali Sastroamidjojo kembali ke kursi Perdana Menteri. Di era kepemimpinan kedua ini, Ali Sastro melakukan sesuatu yang bisa dikatakan berani ketika kabinetnya memutuskan untuk membatalkan isi Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai bentuk protes terhadap Belanda. Meskipun dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, kabinet ini juga harus mengakhiri masa kerjanya dengan cara yang mirip dengan kabinet pendahulunya. Kabinet Ali Sastroamidjojo menghadapi mosi tidak percaya.

Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

Artikel ini ditulis pada 14 Februari 2020. Pagi ini saya melihat isi dompet saya dan ada sosok yang namanya saya tulis hari ini, Ir. Djuanda Kartawidjaja yang fotonya terpampang denominasi 50 ribu rupiah. Kebinet Djuanda melayani berdasarkan mandat Presiden Soekarno. Salah satu pencapaian kabinet ini adalah penerbitan Deklarasi Djuanda. Deklarasi tersebut dikeluarkan untuk menentukan batas wilayah lautan Indonesia. Masa kepemimpinan kabinet Djuanda berakhir ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden.

Era demokrasi liberal sudah lama berlalu. Banyak karakter yang mengisi era meninggalkan kita terlebih dahulu. Sebagai generasi selanjutnya, tidaklah bijaksana jika kita tidak tahu satu bab penting dalam sejarah negara kita. Baik, ada banyak episode menarik yang bisa dibahas dari sejarah Indonesia. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.

Sumber bacaan:
Sumber 1
Materi demokrasi liberal
Tentang program kastil
Apa tugas kepala negara?
Apa itu sistem ekonomi Ali Baba?

Dapatkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan ketagihan dengan Zenius!

Daftar untuk Keanggotaan Zenius

Unduh Aplikasi Zenius di sini


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *