Politik Etis, Dari Belanda Untuk Hindia


96
96 points
Politik Etis, Dari Belanda Untuk Hindia

Dimulai pada abad ke-20, Belanda mulai menerapkan politik etis sebagai bentuk utang kehormatan kepada Hindia Belanda. Apa sebenarnya politik etis dan siapa yang memicu itu?

Politik sepertinya selalu menimbulkan gejolak di mana pun ia berada. Hasilnya tidak selalu bermanfaat bagi masyarakat. Di satu sisi, gejolak politik tidak hanya merugikan masyarakat. Seperti ketika gejolak politik yang terjadi di Belanda pada awal abad ke-20 yang akhirnya melahirkan politik etis pada tahun 1901. Ya, meskipun politik etis sebenarnya tidak mampu memberi manfaat bagi masyarakat adat pada saat itu pula. Selain itu, apakah benar-benar ada kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak?

Politik etis atau juga dikenal sebagai politik timbal balik adalah gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan masyarakat adat. Balas dendam dipandang sebagai sesuatu yang harus dipenuhi karena sudah lama Belanda mendapat manfaat dari tanah Hindia Belanda sementara penduduk asli dapat dikatakan menderita kesengsaraan, salah satunya adalah hasil dari penanaman paksa.

Penderitaan memang terjadi di Hindia Belanda. Penanaman paksa telah merenggut nyawa siapa yang tahu berapa banyak. Masalahnya adalah, apa yang terjadi di Hindia Belanda tetap di Hindia Belanda. Apa yang terjadi di Hindia Belanda tetap di Hindia Timur. Hingga akhirnya berita penderitaan di Hindia Belanda mulai menyebar di Belanda. Keributan pun terjadi.

Politik etis tentu bukan hanya lahir. Ada konflik pemahaman di baliknya. Ada konflik antara kaum humanis dan kaum liberal di parlemen Belanda. Meskipun pro dan kontra selalu dibahas, pada tanggal 17 September 1901 dalam pidatonya Ratu Wilhelmina I mengumumkan bahwa Belanda berkewajiban untuk membayar hutang budi kepada Hindia Belanda.

Berbicara tentang politik etis akan sangat tidak pantas jika tidak menyebut sosok yang bernama lengkap Conrad Theodor van Deventer. Van Deventer adalah salah satu pelopor implementasi politik etis. Van Deventer adalah pakar hukum. Melalui sebuah artikel berjudul "Een eereschuld" (hutang kehormatan) yang diterbitkan di surat kabar De Gids pada tahun 1899, Van Deventer memukul pipi Belanda dengan keras untuk waktu yang lama menghisap kekayaan Hindia Belanda tanpa memperhatikan kesejahteraan penduduk asli. Artikel inilah yang akhirnya menghasilkan pro dan kontra di antara komunitas Belanda sampai akhirnya kebijakan etis diadopsi pada tahun 1901. Van Deventer sendiri bergabung dengan kaum demokrat liberal pada tahun 1897 dan menjadi anggota parlemen Belanda selama dua periode. Periode pertama adalah pada 1905-1909 sedangkan periode kedua diadakan dari 1913 hingga kematiannya pada 1915.

Gagasan politik etis dimanifestasikan dalam tiga cara sebagai berikut:

pendidikan

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah akses ke pendidikan oleh putra dan putri bumi. Dengan akses ke pendidikan, diharapkan di masa depan kesetaraan atau emansipasi akan lahir.

Irigasi

Keberadaan irigasi yang baik sangat penting untuk pertanian dan perkebunan. Tanpa irigasi yang baik, keberlanjutan perkebunan bisa terancam. Sebagai bentuk balasan, gagasan irigasi ditujukan untuk membantu penduduk asli agar bisa merawat perkebunan mereka dan dari sana kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan. Namun, dalam praktiknya, irigasi yang akhirnya dibangun itu ditujukan untuk perkebunan para penguasa Belanda.

Transmigrasi

Pada waktu itu, dan saat ini, pulau Jawa dianggap terlalu padat sehingga muncul ide transmigrasi. Transmigrasi dimaksudkan untuk memindahkan orang-orang yang tinggal di Jawa ke daerah lain yang populasinya masih sepi. Selain itu, keberadaan transmigrasi juga dimaksudkan untuk membantu orang yang kesulitan mencari pekerjaan. Dengan memindahkan mereka ke daerah yang lebih tenang atau perkebunan di luar Jawa, orang-orang ini diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi gagasan itu akhirnya dibiarkan dengan gagasan. Pada akhirnya, program transmigrasi yang dilakukan digunakan oleh pemilik perkebunan untuk mendatangkan tenaga kerja murah dari Jawa.

Pada prinsipnya, gagasan yang diajukan oleh Van Deventer itu bagus. Masalahnya adalah, ketika dipraktikkan ternyata hasilnya benar-benar bertentangan dengan ide awal. Sekolah dibangun setelah pengenalan politik etika. Namun, sekolah-sekolah ini ternyata menetapkan biaya yang tidak murah sehingga tidak bisa diakses oleh penduduk asli yang tidak memiliki banyak kekayaan. Program irigasi dan transmigrasi bahkan lebih menguntungkan bagi pemilik perkebunan swasta.

Pembangunan infrastruktur

Terlepas dari kenyataan bahwa politik etis menghadirkan keuntungannya sendiri untuk sektor swasta, ada manfaat yang dibawa oleh politik etis yang masih dapat kita rasakan hingga hari ini. Salah satunya adalah bendungan dan rel kereta api. Jalur kereta api yang biasa Anda lewati adalah warisan politik etis yang masih kita gunakan sampai sekarang. Demikian juga bendungan yang masih digunakan sebagai tempat penampungan air. Salah satu bendungan yang dibangun dan mulai beroperasi setelah penerapan politik etis adalah Bendungan Katulampa di Bogor. FYI, bendungan Katulampa mulai beroperasi pada tahun 1911.

Masyarakat urban yang semakin modern, tetapi. . .

Politik etis rupanya melahirkan akulturasi. Arti akulturasi itu sendiri adalah proses sosial yang terjadi dalam masyarakat di mana terdapat interaksi antara dua budaya yang berbeda dan menghasilkan pembentukan budaya baru, tetapi elemen dan karakteristik budaya asli tidak hilang atau ada. Akulturasi yang terjadi antara budaya Belanda dan asli melahirkan orang-orang pribumi yang mulai suka berpakaian seperti orang Eropa. Pesta itu juga mulai dihadiri oleh penduduk asli. Masyarakat perkotaan memang mengalami modernisasi tetapi ini tidak terjadi dengan orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan. Salah satu hal yang memicu kondisi ini adalah penyimpangan dari politik etis itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada penyimpangan dari ide-ide besar politik etis seperti irigasi yang sebenarnya cenderung menguntungkan perkebunan swasta. Akibatnya, tanah adat tidak menerima air sebanyak milik pribadi. Belum lagi akses ke pendidikan yang sebenarnya masih sulit diakses oleh orang miskin.

Pendidikan itu melahirkan dua kelompok

Politik etis memunculkan banyak sekolah di Hindia Belanda. Beberapa dari mereka adalah Meer Uitgebreid Leger Onderwijs (MULO) atau tingkat sekolah menengah hari ini dan Sekolah Algemeene Middelbare (AMS) atau sekolah menengah yang sederajat. Pendidikan yang mulai diterima oleh penduduk asli sebenarnya melahirkan dua kelompok yang berseberangan. Kelompok pertama milik kelompok berpendidikan yang akhirnya memulai gerakan nasional. Sedangkan kelompok kedua diisi oleh kelompok-kelompok fungsional yang merupakan pegawai negeri sipil dari staf administrasi Belanda. Biasanya kelompok kedua ini terdiri dari lulusan OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren).

Seperti kebijakan lain pada umumnya, politik etika lahir dengan pro dan kontra. Penerapannya tidak selalu membawa angin positif tetapi juga hal-hal negatif. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah sejarah yang terjadi di negara kita. Kita harus mengenalnya sebanyak mungkin agar kita bisa lebih bijaksana di masa depan jika kita mendapat kesempatan untuk memimpin bangsa ini. Apakah Kakak tidak pernah mengajari kami? tidak pernah melupakan sejarah?

Dapatkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan ketagihan dengan Zenius!

Daftar untuk Keanggotaan Zenius

Unduh Aplikasi Zenius di sini


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *