Sejarah PPP Lengkap | Kumpulan Sejarah


95
95 points
Sejarah PPP Lengkap | Kumpulan Sejarah

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan pada 5 Januari 1973, sebagai hasil dari perpaduan politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Penggabungan ini merupakan simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu menyatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Karena alasan ini, wajar jika PPP sekarang memproklamirkan diri sebagai "Rumah Besar Muslim."

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pemimpin dari empat Partai Islam yang berpartisipasi dalam Pemilu 1971 dan ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam faksi dari empat partai Islam di DPR. Deklarator adalah;
* KH Idham Chalid, Ketua PB Nadhlatul Ulama;
* H. Mohammad Sfaat dari Mintaredja, SH, Ketua Partai Muslim Indonesia (Parmusi);
* Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua PSII;
* Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
* Haji Mayskur, Ketua United Development Group di Fraksi DPR.

http://juraganseliti.blogspot.com/2014/01/sejarah-ppp-lengkap.html

Lihat juga:
=> Lengkap Riwayat PKB
=> Sejarah Partai Gerindra
=> Lengkap Biografi Gus Dur
=> Biografi Putri Megawati Soekarno

PPP didasarkan pada Islam dan melambangkan Ka'bah. Namun dalam perjalanannya, karena tekanan politik dari kekuasaan Orde Baru, PPP pernah meninggalkan prinsip Islam dan menggunakan prinsip Negara Pancasila sesuai dengan sistem dan peraturan politik yang telah berlaku sejak 1984 Dalam Konferensi PPP 1984, PPP secara resmi menggunakan prinsip Pancasila dan simbol partai dalam bentuk bintang di pentagon. Setelah jatuhnya Orde Baru yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan ia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan prinsip Islam dan simbol Ka'bah. Secara resmi ini dilakukan melalui Kongres Keempat pada akhir tahun 1998. Meskipun PPP kembali menjadikan Islam prinsip, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 KPS AD yang ditetapkan dalam Konferensi Bandung VII 2011 bahwa: "Tujuan KPS adalah perwujudan masyarakat sipil yang adil, sejahtera, lahir di dalam, dan demokratis dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila di bawah Allah Subhanahu Wata & # 39; ala. "

http://juraganseliti.blogspot.com/2014/01/sejarah-ppp-lengkap.html
Ketua pertama DPP PPP adalah H. Mohammad Sfaat menengahi Mintaredja, SH yang menjabat dari 5 Januari 1973 hingga 1978. Selain posisi Ketua pada awal pembentukan, PPP juga mengetahui presidium partai yang terdiri dari KH. Imam Chalid sebagai Presiden Partai, H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M. Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden.

Ketua kedua DPP PPP adalah H. Jailani Naro, SH. Dia melayani dua periode. Yang pertama adalah pada tahun 1978 ketika H. Mohammad Sfaat mengundurkan diri untuk mengundurkan diri sampai Kongres PPP I diadakan pada tahun 1984. Dalam Kongres Pertama, Naro terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP PPP.

Ketua ketiga DPP PPP adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang telah menjabat sejak terpilih dalam Kongres II PPP pada tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali di Kongres ke-3 pada tahun 1994.

Ketua keempat DPP PPP adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Kongres ke-4 pada tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Konferensi V pada tahun 2003. Hasil Konferensi V pada tahun 2003 juga menetapkan posisi Wakil Ketua Umum dari DPP PPP Pusat, yang dipercayakan pada kongres mantan Sekretaris Jenderal DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan, SH.

Ketua Umum DPP kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Konferensi VI pada 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz, sementara Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh kongres kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali sebagai Ketua Umum untuk Periode Layanan 2011-2015 melalui Konferensi PPP VII 2011 di Bandung

PPP telah mengikuti enam kali sejak 1977 hingga pemilu dipercepat pada tahun 1999 dengan hasil yang berfluktuasi, naik dan turun.
1. Pada pemilu 1977, PPP memenangkan 18.745.565 suara atau 29,29 persen). Sementara itu, dalam hal kursi, PPP menerima 99 kursi atau 27,12 persen dari 360 kursi yang diperebutkan.

2. Dalam Pemilu 1982, PPP memenangkan 20.871.800 suara atau 27,78 persen. Dari kursi, PPP menerima 94 kursi atau 26,11 persen dari 364 kursi yang diperebutkan.

3. Dalam pemilihan umum 1987, PPP memenangkan 13.701.428 suara atau 15,97 persen. Sementara dari perolehan kursi, PPP memenangkan 61 kursi atau 15,25 persen dari 400 kursi yang diperebutkan.
http://juraganseliti.blogspot.com/2014/01/sejarah-ppp-lengkap.html
4. Pada Pemilihan Umum 1992, PPP memenangkan 16.624.647 suara atau 14,59 persen. Dalam hal perolehan kursi PPP memenangkan 62 kursi atau 15,50 persen dari 400 kursi yang diperebutkan.

5. Dalam pemilihan umum 1997, PPP memenangkan 25.340.018 suara. Sedangkan dalam hal kursi, PPP memenangkan 89 kursi atau 20,94 persen dari 425 kursi yang diperebutkan.

6. Dalam pemilu 1999, PPP memenangkan 11.329.905 suara atau 10,71 persen. Dalam hal kursi, PPP memenangkan 58 kursi atau 12,55 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

7. Pada pemilihan umum 2004, PPP memenangkan 9.248.764 atau 8,14 persen. Dalam hal kursi, PPP masih memenangkan 58 kursi atau 10,54 persen dari 550 kursi yang diperebutkan.

8. Dalam Pemilu 2009, PPP memenangkan 5,5 juta suara atau 32 persen. Dalam hal kursi, PPP menerima 38 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan.

Wilayah yang berkontribusi kursi atau sebaliknya tidak berkontribusi kursi untuk PPP adalah:

1. Dalam pemilu 1977, PPP memenangkan kursi di 22 provinsi atau 84,62 persen dari 26 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi untuk PPP adalah Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya.

2. Dalam Pemilu 1982, PPP memenangkan kursi di 22 provinsi atau 81,84 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi untuk PPP adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timur.
http://juraganseliti.blogspot.com/2014/01/sejarah-ppp-lengkap.html
3. Dalam pemilu 1987, PPP memenangkan kursi di 22 provinsi atau 81,84 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi untuk PPP adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timur.

4. Pada pemilu 1992, PPP memenangkan kursi di 18 provinsi atau 66,66 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur.

5. Pada Pemilu 1997, PPP memenangkan kursi di 18 provinsi atau 66,66 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi untuk PPP adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur.

6. Dalam pemilihan yang dipercepat pada tahun 1999, PPP memenangkan kursi di 24 provinsi atau 88,88 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi untuk PPP adalah Bali, Irian Jaya dan Timur.

7. Dalam Pemilu 2004, PPP memenangkan kursi di 23 provinsi atau 69,69 persen dari 33 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi untuk PPP adalah Babel, Kepri, DIY, Bali, NTT, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua

Selama pemilihan umum yang diadakan oleh pemerintah otoriter Orde Baru, PPP selalu berada di negara yang tertindas. Kader-kader PPP dengan semua alat Orde Baru terpaksa meninggalkan partai, jika tidak dianiaya. Bagi para seniman, para pemimpin PPP tidak akan dapat "tampil" di TVRI, satu-satunya stasiun televisi yang dikendalikan pemerintah. Ini dialami oleh H. Rhoma Irama, Bajuri yang sekarang dikenal sebagai Pengemudi Bajaj Mat Solar, dan lainnya. Selama masa Orde Baru banyak kader PPP, terutama di daerah yang ditembak, dipukuli dan bahkan dibunuh. Saksi-saksi PPP diancam, suara yang diberikan oleh rakyat kepada PPP dimanipulasi untuk kemenangan Golkar, mesin politik Orde Baru. Jadi jika ada klaim bahwa PPP adalah bagian dari Orde Baru, itu sangat tidak masuk akal.

poker online

Tetapi ada fakta yang tak terbantahkan bahwa pada pemilu 1999, 2004 dan 2009, suara PPP selalu turun. Ini adalah tantangan bagi manajemen PPP yang dihasilkan di Kongres VII / 2011. Apakah PPP Pemilu 2014 akan berhasil atau akan hilang? Dewan Eksekutif Periode PPP 2011-2014, serta kader di era itu, akan menanggung dosa historis yang tidak akan diampuni jika PPP dimakamkan pada tahun 2014.

Untuk mendapatkan kembali kejayaannya, PPP memproklamirkan dirinya sebagai "Rumah Besar Muslim." Menurut Wakil Ketua DPP PPP 2011-2015, Lukman Hakim Saifuddin, sebagaimana dijelaskan dalam Rapat Pleno DPP PPP 2011-2015, 21-22 Oktober 2011 di Jakarta, setidaknya setidaknya ada tiga arti "PPP sebagai Rumah Besar Muslim ", yaitu:

Pertama, PPP adalah tempat untuk kembalinya umat Islam, terutama untuk menyalurkan aspirasi dan menindaklanjutinya. Seperti yang kita pahami, di era reformasi banyak eksponen PPP pindah ke partai lain atau mendirikan partai baru. Selain itu, banyak organisasi Islam adalah pendiri atau pendukung PPP yang memberikan dukungan kepada partai politik baru. Namun, di rumah baru banyak eksponen PPP mengalami kekecewaan. Sekarang, ini adalah waktu yang tepat bagi mereka yang telah meninggalkan PPP untuk kembali bertarung dengan PPP lagi dalam menyalurkan aspirasi umat Islam dan menindaklanjuti mereka.

Kedua, PPP adalah tempat berlindung atau tempat berlindung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita pahami, PPP adalah partai yang paling gigih dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam dari berbagai langkah di berbagai kalangan yang merugikan umat Islam di Indonesia. Ini dilakukan sejak PPP berdiri sampai sekarang. Sebagai kompensasi untuk penetapan PPP sebagai partai Islam, PPP meredam keinginan beberapa Muslim untuk mendirikan negara Islam atau menggantikan Pancasila dengan prinsip-prinsip Islam, karena masih mungkin di negara Pancasila untuk mendirikan partai Islam yang memiliki kebebasan untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, keberadaan PPP dalam konteks Republik Indonesia sangat penting.

Ketiga, PPP adalah tempat untuk menyatukan aspirasi umat Islam dan menindakinya, sehingga aspirasi umat Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) PPP, pernyataan "PPP sebagai rumah besar umat Islam" adalah penegasan bahwa PPP adalah hasil perpaduan atau kombinasi dari beberapa partai politik Islam melalui deklarasi bersama pada 5 Januari 1973 (Miladiyah) bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa dah 1392 (Hijriah). Jadi, kekuatan utama PPP terletak pada kemampuannya untuk membangun dan memobilisasi kebersamaan di antara partai-partai politik Islam yang melakukan fusi dalam PPP.

Banyak pandangan bahwa PPP hanya didirikan oleh 4 partai politik, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Pandangan itu adalah de jure dan de facto salah. Secara de jure, PPP AD / ART tidak pernah menyebut keempat partai Islam sebagai pendiri PPP. AD / ART hanya menyebutkan bahwa PPP adalah hasil perpaduan dari empat partai politik[1]. Ini berarti bahwa partai-partai yang merumuskan Pembukaan AD / ART yang tidak pernah berubah secara substansial telah menyadari bahwa di samping keempat partai politik yang bersatu, masih ada organisasi Islam yang merupakan pendukung dari empat partai politik yang harus dimasukkan sebagai pendiri PPP. .

Masih secara de jure, Khitthah dan Program Perjuangan PPP juga tidak pernah menyebut empat partai Islam sebagai pendiri PPP, tetapi menyebutnya sebagai partai yang menyatakan PPP.[2]. Deklarasi berasal dari kata-kata yang menyatakan mengumumkan, menjelaskan, menyatakan, atau melaporkan. Ini berarti bahwa Khitthah dan Program Perjuangan PPP juga menekankan bahwa pendiri PPP tidak hanya terbatas pada deklarator, tetapi di balik itu masih ada organisasi Islam yang membantu mendukung deklarasi, sehingga deklarasi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Juga secara de jure, Keputusan Presiden No. 70 tahun 1968 yang meratifikasi pendirian Parmusi juga menegaskan bahwa pendiri partai politik ini adalah 16 organisasi Islam yaitu Muhamamdiyah, Jami atul Washliyah, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO) , Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Wathan, Mathla ul Anwar, Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII), Kongres Pekerja Islam Gratis (KBIM), Masyarakat Islam (PUI), Al-Ittihadiyah, Serikat Pekerja Islam & # 39; Organisasi di Indonesia (PORBISI), Asosiasi Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Asosiasi Seni Budaya Islam (HSBI), Asosiasi Islam Cina Indonesia (PITI), Al-Irshad Al-Islamiyah dan Wanita Muslim. Setelah Parmusi bergabung dengan PPP, pendiri Parmusi secara otomatis menjadi pendiri PPP.

Itu hanya karena sebagian besar organisasi Islam pendiri Parmusi lebih terkonsentrasi dalam kegiatan sosial, sedangkan anggaran rumah tangga dan Khitthah dari Program PPP berbicara dalam konteks politik, itu wajar bahwa partai-partai Islam secara eksplisit hanya diakui sebagai partai politik, yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti.
http://juraganseliti.blogspot.com/2014/01/sejarah-ppp-lengkap.html
Singkatnya, para pemimpin PPP de jure adalah 4 partai politik. Tetapi para pendiri PPP hampir semua organisasi Islam di Indonesia, khususnya NU dan Muhammadiyah.

Selain itu, secara de facto, klaim bahwa PPP adalah rumah besar umat Islam akan terwujud jika dua puluh organisasi Islam, yaitu 4 partai politik deklarator dan 16 organisasi Islam yang menjadi pendukung deklarator memberikan mandat PPP untuk menyalurkan aspirasi mereka. Begitu juga sebaliknya, jika kedua puluh organisasi Islam itu tidak memberikan dukungan kepada PPP, maka klaim PPP sebagai rumah besar bagi umat Islam hanyalah pesan kosong.

Juga secara de facto, ketika PPP menerima dukungan dari dua puluh organisasi Islam, PPP berhasil mengukir sejarah, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Bersama dengan organisasi Islam, PPP telah menjadi partai politik yang memperjuangkan kepentingan politik umat Islam, dengan segala macam risiko, seperti penahanan, intimidasi, dan bahkan penyiksaan. Itu semua dilakukan oleh aktivis PPP karena mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wata dan sesuai dengan aspirasi umat Islam dan organisasi Islam.

Lihat juga:
=> Unduhan gratis
=> Berbagi Pengetahuan Berbagi Pengetahuan
=> Padamu Nyai
=> Komputer Mentari

Konsekuensi politis dari hal ini adalah bahwa fungsionaris PPP di tingkat pusat, regional, cabang, cabang dan cabang harus meningkatkan hubungan mereka dengan partai-partai Islam dan organisasi Islam deklarator yang mendukung atau mendirikan partai deklarator PPP. Ini penting agar PPP tidak kehilangan orientasi dan basis historisnya.

Selain itu, pejabat PPP sesuai dengan levelnya tidak perlu ragu untuk menunjuk aktivis organisasi Islam sebagai administrator PPP, sehingga PPP benar-benar dapat menyuarakan kepentingan umat Islam karena dikawal oleh orang-orang yang memahami aspirasi dan perjuangan umat Islam Indonesia. Bahkan, pejabat PPP di berbagai tingkatan harus menyediakan ruang bagi organisasi Islam untuk dicalonkan oleh PPP sebagai anggota DPR / DPRD bahkan sebagai pejabat publik lainnya.

http://juraganseliti.blogspot.com/2014/01/sejarah-ppp-lengkap.html
PPP seharusnya tidak hanya terpaku pada "kader jenggot", yaitu kader yang hanya memiliki nama mereka sebagai administrator PPP, tetapi dalam praktiknya tidak pernah berkontribusi pada PPP. Lebih baik untuk mencalonkan aktivis organisasi Islam sebagai pejabat publik yang telah berkontribusi pada organisasi Islam mereka daripada mencalonkan kader PPP bukanlah modal sosial yang jelas dan kontribusinya bagi Islam dan Muslim. Al-Qur & # 39; an menyatakan: khairun nas, anfa & uhum lin nas. Jika diterjemahkan dalam konteks nominasi, orang-orang terbaik yang memiliki hak untuk dicalonkan sebagai pejabat publik oleh PPP adalah orang-orang yang memberikan kontribusi besar kepada umat Islam, baik melalui PPP atau melalui organisasi Islam lainnya.

Dengan modal sejarah, pejabat PPP di berbagai tingkatan harus dapat mengumpulkan dan merangkul semua potensi dan kekuatan Muslim Indonesia untuk menegakkan perjuangan para pahlawan, yaitu untuk menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negara adil yang makmur). Kader-kader PPP tidak boleh egois dengan menjadikan PPP sebagai milik mereka, lalu menghalangi masuknya kader-kader terbaik yang belum memiliki kesempatan untuk bergabung dengan PPP. Jika ini terjadi, kader telah melupakan sejarah PPP bahwa PPP adalah milik semua Muslim, sehingga semua Muslim juga adalah kader PPP. "Jasmerah, jangan pernah lupa sejarah," kata pesan Bung Karno.

daftar sbobet

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *